Wow, LNG Tangguh Hanya Beli Tanah di Papua Rp. 15 Rupiah

1

MANOKWARI, braind.id – LP3BH Manokwari menilai persoalan harga tanah adat Suku Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat bisa di gugat oleh Bupati Manokwari. Pasalnya, daerah Sumuri yang kini menjadi lokasi dibangunnya Kilang Proyek Gas Alam Tangguh dan dikelola oleh perusahaan asal Kerajaan Inggris tersebut masih berada di bawah otoritas pemerintah Kabupaten Manokwari dan pada saat itu atau tahun 1999 tanah adat tersebut dilepaskan dengan harga Rp. 15 rupiah permeter persegi seperti harga sepotong pisang goreng.

“Berdasarkan dokumen pelepasan itulah kemudian Bupati Manokwari selaku penguasa atas distrik Bintuni dan Babo ketika itu kemudian mempersiapkan proses alih fungsi tanah adat milik 3 (tiga) marga dalam suku Sumuri yaitu marga Soway, marga Simuna dan Marga Wayuri kepada proyek LNG Tangguh yang dikelola leh BP Indonesia di bawah kerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui SKK Migas,”kata Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy kepada braind.id, Selasa (3/04/2018).

Menurutnya, gugatan masyarakat adat tersebut dari sisi hukum perdata dapat dilakukan dengan menggunaka pasal 43 Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008.

“Dapat juga didasarkan pada amanat pasal 40 ayat (2) dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 serta menggunakan amanat pasal 3 dari Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples rights,”imbuh Warinussy.

Untuk itu, diirnya berharap dengan adanya gugatan terhadap Bupati Manokwari tersebut akan membuka tabir gelap mengenai proses pengadaan tanah saat itu, apakah sesuai dengan prosedur yang diatur dan diakui secara hukum di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria atau tidak?

Termasuk lanjutnya, dalam hal menjawab pertanyaan kenapa harga tanah Suku Sumuri khususnya marga Soway, Simuna dan Wayuri tersebut bisa dihargai oleh pemerintah Indonesia hanya Rp.. 15,- (lima belas rupiah) yang jauh sangat murah dari harga sepotong pisang goreng tahun 1999 tersebut ?

“Oleh sebab itu, saya mendorong Dewan Adat Papua (DAP) untuk berada pada garis depan untuk memberi supervisi kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sumuri dan 3 (tiga) marga pemilik tanah adat lokasi tanah adat murah tersebut untuk mempersipakan langkah hukum ke pengadilan yang berwenang,”tandas Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM John Humphrey Freedom Award Tahun 2005 dari Canada/Advokat Hukum. [fg]

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here