TIGA TAHUN PEMERINTAHAN NAJMULSARIF PERLU EVALUASI SERIUS

0

jakarta braind.id – Evaluasi pelaksanaan pemerintahan tidak hanya karena kurang baik namun evaluasi dimaksudkan untuk melihat kembali sejauh mana capaian-capaian pembangunan ungkap ketua komisi 1 DPRD Lombok utara Ardianto.SH.

Di jelaskan bahwa belanja daerah yang mencapai 959.M harus menghasilkan outpot yang bisa menjawab kebutuhan dan program- program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD khususnya visi dan misi sebagai program unggulan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebagai janji politik bupati dan wakil bupati.

Kami mengakui banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah namun hal itu sejalan juga dengan jumlah APBD yang dikelola, artinya tidak hanya bisa membelanjakan uang namun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat itu yang paling penting ujar ketua fraksi Hanura ini.

Ardianto menambahkan dibidang kemiskinan misalnya saat ini memasuki tiga tahun pemerintahan angka kemiskinan masih pada angka 32 % dari angka sebelumnya, 3 tahun lalu 34 % lebih artinya pemerintah hanya mampu menurunkan 2 digit lebih. Alias tidak tercapai target RPJMD sebesar 29.13 % tahun 2017

Jika kita bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya dalam waktu lima tahun telah mampu menurunkan hampir 10 digit tentu jadi pertanyaan bersama apakah angka ini bisa di capai 24 % tahun. 2019 sesuai target RPJMD.
Target yang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahtraan lainnya banyak yg tdak tercapai jika kita sandingkan antara LKPJ dan RPJMD.

Lebih lagi kalau kita berbicara spisifik visi misi yang populer dimasyarakat seperti pupuk murah, bantuan untuk 10 ribu wira usaha baru, satu dokter satu desa, RTLH. dll, tentu harus jadi atensi semua pihak karena semua ini memiliki dampak besar terhadap kesejahtraan masyarakat dan ini berimplikasi besar terhadap turunnya angka kemiskinan.

Diakhir wawancara politisi partai Hanura ini mengajak semua pihak untuk terbuka dan membuka diri terhadap hal-hal yang belum bisa dicapai serta berani membuka ruang bagi semua pihak memberikan masukan- masukan yang obyektif sehingga tidak terkesan hanya kita menutupi berbagai kekurangan kita dengan pencitraan melalui ide dan program dadakan dan spontan sementara program-program yang sudah terucap, terprogram serta menjadi janji politik justru tertindih, ungkap ketua komisi satu.(RRR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here