Tahun ini YLBH Papua Barat Akan Gelar Penyuluhan Bantuan Hukum Gratis

0

PAPUA BARAT, braind.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Barat akan melaksanakan sejumlah program di tahun 2018 di beberapa daerah di wilayah Provinsi Papua Barat.

Direktur Eksekutif YLBH Papua Barat, Matheus Maryen mengatakan, program-program tersebut diantaranya penyuluhan bantuan hukum gratis seperti yang diatur dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis dan kegiatan penyuluhan ini akan dilaksanakan pertama di wilayah Manokwari Raya.

“Ini perintah undang-undang. Jadi kita berusaha memberikan pelayanan tentang bantuan hukum gratis ini dengan cara penyuluhan kepada semua masyarakat di Papua Barat,”ujar Direktur Eksekutif YLBH Papua Barat, Matheus Maryen yang ditemui braind.id, di Kantor YLBH Papua Barat di Manokwari, Senin (12/03/2018).

Dijelaskannya bahwa mengenai bantuan hukum gratis ini, ada kerjasama antara Kementria Hukum dan HAM Perwakilan Papua Barat dengan beberapa lembaga hukum di Papua Barat.

“Jadi bukan saja kami di Manokwari, tapi juga ada dibeberapa tempat lainnya seperti di Sorong dan Fakfak. Tapi bantuan hukum gratis ini hanya dikhususkan kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu dalam member atau membayar pengacara untuk memberikan bantuan hukum,”jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah dalam hal ini telah memprogramkan bantuan hukum gratis tersebut melalui Kemenhukam yang melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga hukum yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada mereka yang dianggap tidak mampu.

“Sehingga kami merasa ini penting untuk melakukan penyuluhan ke beberapa kota. Penyuluhan ini akan dimulai dari kampung atau pinggiran kota di wilayah Papua Barat, supaya masyarakat yang merasa tidak mampu dalam hal ini membayar pengacara untuk mendampingi kasus-kasus yang dilakukan,”ujarnya.

Selain penyuluan, Matheus Maryen mengemukan ada beberapa program yang akan dilaksanakan yakni penyuluhan tentang bahaya narkoba, tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Untuk itu dalam kegiatan akan melibatkan beberapa lambaga terkait yaitu Kemenhukam, Badan Narkotika Nasional (BNN) Perwakilan Papua Barat dan KPA.

“Tujuan daripada itu semua untuk memberikan penyadaran-penyadaran bagi masyarakat, tapi juga bagaimana hal ini bisa menjadi penting bagi bangsa dan negara kita,”imbuhnya.

Dia menambahkan, program-program tersebut hanya bisa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga hukum yang teragreditasi seperti YLBH dan Posbakum. [fg]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here