Sidang Perdana Praperadilan Kapolres Manokwari Dimulai 16 Juli Mendatang

0
178
MANOKWARI, braind.id – Yan Christian Warinussy, Kuasa Hukum dari Ahmad Shodiq selaku Permohon Praperadilan telah menerima risalah panggilan dari juru sita Pengadilan Negeri (PN) Manokwari Darius Maray, SH untuk sidang perdana pada Senin, (16/07/2018) mendatang.

Dalam risalah tersebut perkara permohonan praperadilan klien Ahmad Shodiq didaftar di bawah register nomor : 02/Pid.Prap/2018/PN.Mnk antara klien tersebut melawan Kapolres Manokwari sebagai Termohon Praperadilan.

Rupanya pada hari tersebut (Rabu, 10/07/2018) juru sita Pengadilan Negeri Manowkari tersebut sekaligus menjalankan panggilan kepada Kapolres Manokwari selaku Termohon dan Klien saya selaku Pemohon.

“Dengan demikian kami segera memprsiapkan segenap bukti-bukti baik surat maupun saksi yang relevan dengan pokok permohonan kami yaitu mengenai adanya indikasi pelanggaran terhadap amanat Pasal 109 ayat (2) KUHAP pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017,”ujar Warinussy melalui press releasenya yang diterima, braind.id, Rabu (11/07/2018).

Lanjutnya, disyaratkan bahwa penyidik atau termohon praperadilan wajib menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kepada penuntut umu dengan tembusannya disampaikan kepada tersangka atau terlapor dan saksi korban atau pelapor.

“Ini yang menjadi objek sengketa dalam permohonan praperadilan yang klien saya Ahmad Shodiq melalui saya sebagai Kuasanya mengajukannya untuk diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal praperadilan yang mulia Behind Jeffry Tulak, SH, MH di Pengadilan Negeri Manokwari pada Senin depan,”tandas pembela HAM di tanah Papua yang juga sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari.

Seperti diketahui, Praperadilan terhadap Kapolres selaku termohon karena terindikasi kuat selaku penyidik menurut UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Kapolres tidak menjalankan amanat Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang sudah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januri 2017.

Dimana ditegaskan bahwa dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (dalam perkara sesuai laporan klien kami), penyidik harus memberitahukannya melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kemudian tembusan dari SPDP tersebut wajib diserahkan kepada klien kami selaku saksi korban dan pelapor serta kepada para tersangka dalam perkara tersebut, yaitu Dolok Maringan Panjaitan dan Ferry Aibu.

Ternyata kendatipun SP.Sidiknya sudah dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2018, tapi hingga permohonan praperadilan ini kami daftarkan hari ini, SPDP tersebut tidak pernah diberikan juga dalam bentuk tembusan kepada klien kami Ahmad Shodiq.

Sehingga sebagai saksi korban sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 98//PUU-X/2012 terkait amanat Pasal 80 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, klien kami Ahmad Shodiq memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan praperadilan ini terhadap Kapolres Manokwari di PN.Manokwari.

Tuntutan kami agar hakim tunggal praperadilan pada PN.Manokwari dapat memutuskan menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di jajaran Polres Manokwari tidak sah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/19.a/I/2018/Reksrim Tanggal 10 Januari 2018.

Sekaligus meminta hakim praperadilan memutuskan dan memerintahkan Kapolres Manokwari menerbitkan SP.Sidik baru terhadap proses hukum dari Laporan Polisi Nomor : LP/17/I/2018/Papua Barat/SPKT I Tanggal 10 Januari 2018 tersebut. [RED/ONE]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here