Sidang Lanjutan Perkara Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah, Dua Saksi Dihadirkan

0

JAKARTA, braind.id – Dua saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan sertifikat tanah dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (13/03/2019).

Mantan Lurah Kembangan Selatan, A Mawardi, mengatakan bahwa Sekretaris Kelurahan Kembangan Selatan Ny Rohmani telah divonis 2 tahun penjara karena telah mengeluarkan produk bermasalah yakni riwayat tanah sebagai persyaratan pembuatan empat Akta Jual Beli (AJB) sebagai tahapan pembuatan sertifikat tanah yang dikuasai Muljono Tedjokusumo yang juga mantan Presdir  Royale Golf Club itu.

“Saya tahu Sekretaris Kelurahan Kedoya Selatan Ibu Rohmani telah mengeluarkan produk bermasalah yaitu surat keterangan riwayat tanah yang menjadi syarat untuk pembuatan AJB dan sertifikat bermasalah itu,” kata A Mawardi, saat acara persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Sterry Marleine dan dua Hakim Anggota Achmad Fauzi-M Noor itu.

A Mawardi dan Zainurrudin berkali-kali menyatakan tidak tahu dengan sejumlah hal ditanyakan hakim ketua dan hakim anggota. Saya hanya tahu bahwa lahan di persil 95 yang dikuasai Pak Muljono Tedjokusumo katanya  sertifikatnya bermasalah.

“Tetapi sebagai lurah Kembanga Selatan saya tahu tanah yang dikuasai Pak Muljono dipagar tembok dengan pintu seng itu tidak pernah ada yang komplain selama saya jadi lurah Kembangan Selatan 2017-2019,” ujarnya.

Sementara itu, Zainurrudin mengungkapkan  bahwa ia tahu lahan yang dikuasi Muljono Tedjokusumo dijaga oleh Subagyo. Dia memperlihatkan letak tanah yang disengketakan itu pada sebuah gambar yang dibawanya kepada hakim.

Dalam persidangan sidang sebelumnya,  JPU membacakan keterangan saksi ahli, Dr Iing R Sodikin, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah oleh penyidik Bareskrim Pokri.

Iing tak dapat menghadiri persidangan lantaran sedang menjalankan tugas. Dalam keterangan yang dibacakan Jaksa Octa SH, Iing menegaskan, dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah harus asli dan tidak boleh berdasarkan hasil fotocopy.

Ia menjelaskan, Hal ini sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permen Agraria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 dan standar prosedur pelayanan sesuai peraturan kepala BPN Nomor 1/2010.

Ditegaskan Iing, pemalsuan terhadap tanda tangan maupun dokumen dalam mengajukan sertifikat tanah dapat dipidanakan. “Apabila tanda tangan palsu, dipalsukan maka dapat dituntut secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Jaksa Octa.

Lanjut Jaksa, dalam keterangannya di BAP dibawah sumpah, Iing menjelaskan, surat girik yang telah dipergunakan untuk mengajukan alas hak tidak dapat dipergunakan kembali untuk mengajukan alas hak yang lain. Nanun, sertifikat tanah yang diterbitkan atas dokumen palsu telah cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum.

“Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Ahli menjelaskan sertifikat hak milik yang telah terbit merupakan produk pertanahan yang cacat prosedur dan dapat dibatalkan sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan setelah ditemukan adanya rekayasa dalam penerbitan SHM tersebut dan diduga palsu,” ujarnya. (dade)