Sengketa Pers, Saksi Ahli: Diselesaikan Melalui Hak Jawab Dan Hak Tolak

0
154

RIAU braind.id – Ardiansyah, SH.,MH dari Universitas Riau (UNRI) tampil sebagai saksi ahli pidana di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru atas kasus sengketa pers yang dilaporkan Amril mukminin ke Polda Riau dengan delik pidana melalui UU No 11 tahun 2008 tentang  ITE, Senin, (15/10/2018)

Dalam sidang, saksi ahli Ardiansyah menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum terkait kasus yang menjerat Toro Laia pemilik media online harianberantas.co.id dimana pihak saksi pelapor, Amril Mukminin yang merasa dirugikan, telah membawa sengketa pers ini ke ranah hukum pidana dan bagaimana definisi UU ITE khususnya pasal 27,

“Setiap orang itu adalah subjek hukum dalam pasal 27 UU ITE itu, dan dijelaskan setiap orang, termasuk badan hukum melalui direksinya jika melakukan transaksi elektronik dengan mendistribusikan tanpa hak, maka dapat di jerat hukum pidana jika terbukti melalui tulisan-tulisan dan berita di media elektronik karena bisa fitnah atau pencemaran nama baik seseorang, maka dapat di jerat dengan UU ITE,” terang Ardiansyah.

Pertanyaan hakim kepada saksi ahli pidana, tentang pidana melalui UU ITE, yang dikenakan kepada pimpinan redaksi harianberantas.co.id dan kaitannya dengan UU Pers. Karena media online tersebut merupakan media berbadan hukum sebagaimana disebutkan dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang pers,

Menjawab pertanyaan Hakim, saksi ahli Ardiansyah mengatakan, “Jadi UU ITE itu berlaku untuk umum sedangkan UU Pers hanya berlaku untuk lingkungan pers,” katanya, menegaskan.

Ardiansyah juga menekankan bahwa pasal 27 UU ITE itu sangat berpadanan dengan pasal 310/311 dalam KUHP, sehingga sifat UU ITE pasal 27, disebutnya sebagai delik umum yang bisa menjerat siapa saja yang melakukan transaksi elektronik dengan mentransmisikan dan mendistribusikan berita dan tanpa hak yang dapat mencemarkan nama baik seseorang.

Sementara, hakim ketua meminta saksi ahli agar dapat menjelaskan tentang arti di transmisikan atau di distribusikan sesuai dengan pasal 27 UU ITE yang dapat menjerat setiap orang, dan kaitannya dengan berita harianberantas.co.id yang sedang di proses dengan pidana UU ITE,

Ardiansyah menjawab, mendistribusikan dan menstransmisikan sebuah berita di media elektronik maka pasal 27 UU ITE  dapat dikenakan.

“Baik berita yang masih dalam sebuah website atau monitor dan yang sudah di transmisikan kepada orang lain atau di distribusikan, maka itu telah memenuhi pidana sesuai dengan pasal 27 UU ITE,” katanya.

Diperkenankan majelis hakim melalui hakim ketua, terdakwa Toro Laia pimpinan media online harianberantas melayangkan beberapa pertanyaan kepada saksi ahli pidana.

“Menurut anda sebagai saksi ahli pidana, apakah yang dimaksud dengan fitnah dan pencemaran nama baik ?” tanya Toro Laia kepada saksi ahli Ardiansyah.

Dijawab Ardiansyah mengatakan, bahwa fitnah adalah berita yang tidak benar dan tidak berdasar yang menyebut nama seseorang, yang olehnya, dapat mencemarkan nama baik seseorang, sehingga menurut ahli pidana, terlebih dahulu berita harus diketahui dari hulu informasi atau sumber berita.

Dari jawaban Ardiansyah, Toro Laia kembali memberikan pertanyaanya.

“Saudara saksi ahli, tadi anda menyebutkan bahwa melihat berita itu apakah fitnah atau pencemaran nama baik dilihat dari hulu atau sumber berita itu, sedangkan hulu berita di harianberantas itu adalah temuan investigasi dan hasil putusan pengadilan negeri pekanbaru dan dakwaan JPU, terkait keterlibatan Amril Muminin di kasus korupsi bansos Bengkalis tahun 2012 atau semua fakta hukum, apakah anda berani menyebutkan berita itu fitnah sebagaimana disebutkan pelapor ?” tanya Toro Laia kepada saksi ahli.

menjawab pertanyaan Toro Laia, Ardiansyah mengatakan, “Saya tidak tahu soal itu fitnah atau tidak, karena yang mengetahui itu adalah saudara yang menulis itu sendiri,” katanya.

Usai sidang, sejumlah awak media dari Solidaritas Pers Indonesia Riau mewawancarai saksi ahli Ardiansyah, tentang kasus sengketa Pers di pidana yang menimpa Toro laia, di ruang pengadilan, dia mengatakan, semestinya sengketa pers diselesaikan menggunakan UU Pers.

“Berdasarkan kronologis dan fakta persidangan bahwa peristiwa pencemaran nama baik terjadi dengan melakukan transaksi elektronik, sehingga jika ada pihak yang dirugikan oleh pemberitaan secara elektronik maka itu melanggar UU ITE,” kata Ardiansyah.

Dia juga mengatakan, jika berita itu dilakukan secara konvensional biasa maka itu ranahnya UU Pers.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait kebebasan pers sebagaimana diatur didalam UU Pers dimana Pers adalah merupakan media cetak dan eletronik dijamin kebebasannya oleh negara berdasarkan undang-undang, saksi ahli Ardiansyah tidak membantah hal itu.

“Ia betul Pers itu sudah diatur dan dijamin kebebasannya sehingga jika ada permasalahan terkait pers harus diselesaikan melalui hak jawab dan hak tolak,” kata Ardiansyah. (W/PRC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here