Rakyat Papua di Manokwari Peringati Peristiwa Trikora 19 Desember 1961

0
Rakyat Papua Usai Diskusi Publik//JA
MANOKWARI, braind.id – Peringati Peristiwa Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 yang dinilai ilegel dan sepihak. Rakyat Papua yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menggelar diskusi publik, Rabu (20/12/2018).
Diskusi publik yang dilaksanakan di Asrama Mahasiswa Jayawijaya yang terletak di Kompleks Amban, Manokwari, Papua Barat itu berlangsung sekira pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT.
Kegiatan yang mengusung tema ‘Trikora 19 Desember 1961 Awal Pemusnahan Rakyat Papua Barat. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai solusi demokrasi’ tersebut dihadiri Koordinator ULMWP wilayah Kepala Burung, Gubernur Jenderal NRFPB, Ketua KNPB wilayah Mnukwar.
Aleksander Nekemen, Ketua KNPB wilayah Mnukwar mengatakan diskusi publik ini bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada rakyat Papua akan sejarah Papua yang selama ditutupi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dimana, Aleksander Nekemen menuding negara dalam hal ini Indonesia telah dan sedang melakukan genocide di tanah Papua secara sistematis yaitu dengan cara menutup-nutupi sejarah Papua, memutarbalikan fakta, dan berbagai pelanggaran HAM berat dilakukan secara sistimatis. Maka sangatlah penting diskusi ini dilakukan agar rakyat Papua juga bisa mengetahui akan jati dirinya.
Pasalnya, sejak Papua bergabung secara ilegal di NKRI banyak yang sudah terpengaruh dengan hegemoni kolonialisme Indonesia yang berlebihan.
Diklaim bahwa 19 desember itu awal pemusnahan etnis melanesia di tanah Papua, karena Invasi militer melalui Trikora 19 Desember 1961 berdasarkan perjanjian internasional secara sepihak tanpa melibatakan rakyat Papua.
“Orang Papua tidak pernah bilang Indonesia datang selamatkan orang Papua dari Belanda, tidak pernah. Sehinggga sejarah yang sesungguhnya adalah dianeksasi, bukan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi,”kata Nekemen kepada wartawan usai diskusi publik, Rabu (19/12/2018)
Sementara Gubernur Jenderal NRFPB wilayah Doberay, Markus Yenu menyatakan, 19 Desember 2018 ini mengingatkan 57 tahun terjadi Invasi lendudukan Indonesia di Tanah Papua secara ilegal dan sepihak.
“Kita tahu bahwa Trikora yang pernah dikumandangkan oleh Presiden Soekarno di alun-alun Mandala¬† itu dilakukan tanpa persetujuan rakyat Papua,”katanya.
Yenu mengemukakan, Trikora itu melanggar Hak Asasi Bangsa Papua. Dimana Papua pada waktu itu telah dipersiapkan oleh pemerintah kerajaan Belanda sebagai sebuah Bangsa Merdeka dengan mengesahkan sejumlah elemen kebangsaan dalam sidang Nieuw Guinea Road, namun diinvasi oleh Indonesia melalui Trikora pada 19 Desember 1961.
“Kami hari ini genarasi penerus Perjuangan Bangsa Papua menolak dan kami anggap ini sebuah pelanggaran HAM berat terhadap hak Kedaulatan Bangsa Papua,”aku Markus Yenu.
Lanjutnya, pendudukan tanah dan Bangsa Papua secara Ilegal inilah yang membuat selama ini rakyat Papua menolak dengan melakukan perlawanan baik secara fisik di garis militer TPN-OPM maupun melakukan aksi-aksi protes terhadap negara.
“Maka kami mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan dengan ULMWP untuk menyelesaikan berbagai Konflik yang terjadi Papua,”tegasnya.
Yenu mengklaim bahwa perlawanan oleh kelompok militer TPN-OPM di Kabupaten Nduga merupakan bentuk peringatan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera berunding dengan ULMWP dalam rangka menyelesaikan berbagai Konflik di tanah Papua.
“Tindakan kelompok tpn-opmTPN di Nduga bukan tindakan teroris, bukanlah tindakan kriminal. Melainkan suatu tindakan unjuk dan peringatan kepada Pemerintah Indonesia agar tak boleh mengulur-ngulur waktu melainkan segera berunding dengan ULMWP. Bukan menjawab persoalan itu dengan pembangunan jalan dan jembatan melainkan menjawabnya melalui perundingan dengan ULMWP,”tandasnya. [JA/ONE]