Punya Kartu HIMBARA Tapi Tidak Ada Saldonya, Dinsos Kota Bogor: Kroscek aja ke Bank BNI

0
Kiri, Kepala Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin Dra. Elly Yulia. Kanan, Sekretaris Dinas Sosial Kota Bogor Rr. Juniarti Estiningsih, SE. MM.

BOGOR, braind.id 4 kartu yang berlogo HIMBARA, tertera berlaku sejak 2017 sampai dengan 11/2022, sejak 2017 sampai dengan 08/2022, sejak 2017 sampai dengan 11/2022, sejak 2017 sampai dengan 11/2022, yang telah diterima warga Kota Bogor, tidak bisa digunakan oleh penerimanya.

“Saya punya kartu tapi tidak pernah menerima manfaatnya, percuma aja punya kartu juga kalau tidak ada bantuan nya,” senada dikatakan 4 warga tersebut, sambil menunjukan kartu HIMBARA itu. beberapa waktu lalu kepada awak media.

Terpisah, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, diwakilkan oleh Sekretaris Dinas dan Kepala bidang yang didampingi koodinator pendamping menjelaskan kartu yang tidak aktif atau kartu yang tidak ada uangnya dalam rekening Bank yang ditunjuk.

Di kantor Dinas Sosial Kota Bogor Jl. Merdeka No.142, Ciwaringin, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/04/2019), kepada www.braind.id

Koordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Nandang mengatakan, “Kalo itu mah hampir disetiap daerah banyak terjadi seperti itu”.

“itu kemungkinan salah di (Bank) BNI ya, jadi di BNI cetak kartu banyak, datanya belum terverifikasi sudah ke bagikan. Kemarin aja cetak 10.000 (kartu) yang valid berapa tapi keburu dibagikan, (yang membagikan) BNI lansung kemasyarakat, jadi kroscek aja ke BNI,” ujar Nandang.

Lanjutnya, “Kartu dicetak duluan verifikasi belakangan. Waktu Awal-awal seperti itu karena dikejar target,” terang Nandang.

Masyarakat yang notabene tidak mengerti alur dari prosedur teknis pelaksanaannya, “Kalo yang masuk PKH pasti didampingi, cuma permasalahannya itu belum masuk ke data PKH keburu di bagikan,” kata Nandang.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin Dra. Elly Yulia mengatakan, “Yang jelas kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) nya itu ada logo himbaranya”.

“sebelum diserahkan kepada KPM, KPM itu harus mengisi aplikasi dulu, nah.. otomatis harus petugas Bank yang berhadapan dengan KPM nya, ada pendampingnya,” kata Elly.

“Kroscek aja ke BNI, Kami mah hanya mendampingi dan menyalurkan,” tukasnya.

KPM yang telah menerima kartu lebih dari satu tahun, Elly mengatakan, “Prosesnya, harus kekementerian, jadi gak bisa sekarang lapor besok bulan sudah muncul”.

“sudah dicatat.. kan.. laporannya secara online mereka (pendamping) juga kekementerian, tidak bisa kita (Dinsos) yang merubah langsung, tetap prosesnya disana (kementerian) memang agak lama sih,” terang Elly.

“Itu kan dicek lagi kendalanya dimana tapi tetap harus dikementerian, kita hanya bisa melaporkan saja,” ujar Elly.

Saat itu dalam ruangan, Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Rr. Juniarti Estiningsih, SE. MM. Menyampaikan, “inikan program baru, jangkauan cukup luas, human error pasti ada’ lah.. sekarang tinggal konfirmasi saja ke Bank BNI,” katanya.

Lalu, Juniarti membuka rekaman percakapan dari ponselnya, ia mengatakan ini penjelasan dari pihak Bank BNI bernama Udin.

“Karena ada perbedaan data di 2011 dan 2015. Jadi kartu yang mereka pegang itu bu Elly (Kabid) juga tahu si kes (kasus) nya seperti apa. Namun sudah terlanjur dibagikan. Dan dinas juga bisa bantu untuk follow up nya,” kata orang dalam rekaman itu, yang didengarkan pada www.braind.id

Disisi lain, diungkapkan Sekdis bahwa APBD Kota Bogor mempunyai anggaran Rp 4,3 milyar, dan khusus untuk program PKH ini sebesar Rp 1 milyar, ia meminta untuk melihat anggaran dalam SIRUP.

Untuk diketahui, program pemerintah pusat, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) penerimanya disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat), setiap KPM mendapatkan uang elektronik sebesar Rp. 110.000,- (TYr)