PROSES HUKUM PIMPINAN KPK

0
3658

Jakarta – braind.id – Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (KOMPAN)  berunjuk rasa di depan MABES POLRI, Jakarta (15 November 2017). Mereka menilai Polri terkesan sebagai pihak yang selalu mendapat kesan negative ketika bersinggungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), opini atau wacana yang selalu berkembang di publik bahwa Polri melakukan kriminalisasi terhadap KPK atau hal lain sebagainya.

“Situasi diatas adalah tidak adil, kalau kita melihat kenyataan yang ada di masyarakat sebenarnya masyarakat masih sangat percaya terhadap Polri, ini bisa dibuktikan dari banyaknya permasalahan/kasus yang dialami oleh masyarakat mempercayakan penyelesaiannya oleh Polri.” Kata korlap KOMPAN.

KOMPAN memberikan dukungan terhadap Polri terutama kaitannya dengan institusi KPK, mereka meminta Polri jangan ragu atau takut tidak dipercaya publik dalam melakukan proses hUkum terhadap pimpinan KPK yang didalam laporannya tercantum nama Agus Rahardjo dan Saut Situmorang sebagai terlapor. KOMPAN juga memberikan apresiasi terhadap Polri yangtelah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kedua pimpinan KPK.

Selain itu dalam siaran persnya, KOMPAN sangat prihatin dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia yang dari hari ke hari semakin jauh dari proses penegakan hukum. Mereka menilai sebuah institusi berubah fungsi menjadi alat kepentingan dan kitab undang-undang sebagai dasar yang konstitusional diabaikan, ini menunjukan bahwa buruknya penegakan hukum secara benar di Negara kita.

Mereka menilai KPK yang menjadi harapan masyarakat kini telah berubah fungsi menjadi senjata yang siap dan kapan saja menteror masyarakat dengan tidak beradasarkan proses Standard Operating Procedures (SOP) yang ada didalam KPK sendiri dan seakan menabrak konstitusional. Sehingga sudah mengarah kepada hasrat untuk mentersangkakan seseorang bahkan terksesan semena-mena. Hal ini terlihat dari beberapa penetapan tersangka oleh KPK ternyata tidak terbukti didalam proses praperadilan sehingga berimbas sangat negatif terhadap individu tersebut dan ini adalah pembunuhan identitas hak asasi manusia. Menurut mereka lagi, hal ini sangat membahayakan dan harus segera di evaluasi secara bersama-sama. Kalau dari hari ke hari KPK bertindak sesuka hati ini jelas lebih baik dibubarkan.

“Salah satu contoh dari persoalan yang baru kemarin, KPK menetapkan Setya Nonanto sebagai tersangka tetapi hasil akhir pada saat praperadilan Hakim Cepi Inskandar menyatakan status Teersangka Setya Novanto tidak sah. Dalam hal ini jelas sudah merugikan yang berimbas bukan hanya terhadap individu Setya Novanto tapi berimbas buruk terhadap citra DPR-RI sebagai salah satu Institusi Negara, yang notabene Setya Novanto sebagai Ketua DPR-RI.

KOMPAN dalam siaran persnya menuntut kepada Polri dan KPK:

  1. Polri segera memproses hukum pimpinan KPK “Agus Rahardjo dan Saut Situmorang” dengan mengusut, menangkap dan menahannya.
  2. Meminta Agus Rahardjo dan Saut Situmorang untuk mundur/berhenti dari jabatannya sebagai pimpinan KPK.
  3. KPK harus berhenti melakukan kebiasaan pembangunan opini kepada public sehingga mengkotak-kotakan pandangan public dan menjadi gaduh. (Romadhan Reubun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here