Praktisi Hukum : KPU Papua Barat Harus Transparan dan Independen

0
Yan Chriatian Warinussy//JAS
MANOKWARI, braind.id – Yan Christian Warinussy, salah satu praktisi hukum di tanah Papua meminta (KPU) Provinsi Papua Barat transparan dan independen dalam melaksanakan Fit and Proper Test terhadap 2 kursi tambahan komisioner KPU untuk kabupaten dan kota yang berlangsung dari 23-25 Januari 2019.
Menurutnya, tugas seorang Komisioner KPU sangat berat dengan tugas-tugas yang diembaninya, dalam melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah.
“Tugas yang berat ini membutuhkan orang yang memiliki kemampuan akademik diatas rata-rata, tapi juga memiliki pengalaman dimana pernah terlibat dalam mengorganisir proses-proses atau tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu. Baik ditingkat kelurahan, distrik, daerah maupun nasional,”kata Yan Christian Warinussy yang ditemui wartawan, di Manokwari, Jumat (25/01/2019).
Tak hanya itu, lanjut dia, anggota Komisioner KPU harus pernah terlibat sebagai relawan demokrasi. Kemudian, bebas kepentingan dalam artian tidak terlibat Partai Politik (Parpol) atau dititipkan secara terselubung oleh Parpol, karena KPU adalah lembaga Inpenden.
Oleh karena itu, terang dia, untuk mendapatkan orang-orang yang independen, juga memiliki wawasan akademik yang tinggi disertai pengalaman dalam mengawal proses demokrasi dikembalikan kepada timsel.
“Maka timsel sendiri harus mengedepankan asas independensi agar tidak akan ada titipan atau orang-orang dari parpol. tapi jika timsel sendiri adalah titipan atau siluman dari parpol akan sangat berdampak terhadap seleksi ini,”imbuhnya.
Untuk itu, diharapkan agar timsel dapat menghindari hal demikian supaya proses bisa berjalan transparan, inpendence, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlali.

“Jika KPU Provinsi adalah mandataris atau pendelegasian KPU Pusat untuk melakukan rekrutmen anggota KPU di daerah, maka akan muncul aturan tentang apa yang seharusnya dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan diluar petunjuk atau aturan yang telah ditetapkan,”harap dia.

Namun, sebut Warinussy, apabila hal itu terjadi maka akan mengundang berbagai pertanyaan yang muncul, baik dalam bentuk laporan-laporan maupun dalam bentuk gugatan yang bersifat administratif biasa maupun dalam bentuk gugatan hukum misalnya di gugat ke TKPP dan akan berdampak buruk bagi penyelenggaran Pemilu.
“Aturan diletakan dan berjalanlah diatas aturan, jangan disamping atau dibelakang aturan, melainkan berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan, yang menjadi dasar hukum dari apa dikerjakan, jika memang ada perubahan harus dijelaskan secara transparan ke publik agar tidak ada pertanyaan dan berbagai aksi dari masyarakat,”tutupnya. [JAS/ONE]