PHK Sepihak Tanpa Proses Bentuk Arogansi Direksi PT. Pos Indonesia

0
149
SPPI saat Press Conference di kawasan Djuanda, Jakarta

Jakarta, braind.id –  Press Conference yang dilaksanakan di sekitar kawasan Djuanda, Jakarta, Kamis (5/4). Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI), meminta kepada pemerintah sebagai stakeholder PT Pos Indonesia untuk lebih serius lagi memperhatikan kondisi PT Pos saat ini yang tak kunjung bangkit. Mereka juga meminta pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN untuk memperhatikan sepak terjang para direksi PT Pos yang dinilai arogan dan diduga sarat KKN.

Sekjen SPPI Hendri Joni, mengatakan, “Salah satu bentuk arogansinya adalah melakukan PHK sepihak, tanpa proses, terhadap para karyawan.” Ke-enam karyawan PT Pos mendapat PHK sepihak akibat mempertanyakan kesimpang siuran laporan rugi/laba tahun 2015-2017, dan pembagian Tantiem (bonus) kepada Direksi dan Komisaris. Selain itu juga tentang penjualan saham PT Pos pada Bank Mantap, Pengangkatan karyawan TKPP sarat nepotisme, dan rencana penerbitan obligasi sejumlah Rp 1 triliun.

Kinerja keuangan PT Pos Indonesia sejak 2015-2017 tidak menggembirakan, akibatnya pada 2015 PT Pos mencatat kerugian sebesar Rp 270 miliar, dan tahun 2016 dicatatkan laba 174 miliar, namun sebenarnya bukan dari laba hasil usaha melainkan PSO/bantuan pemerintah sebesar Rp 341 miliar. Lalu pada pertengahan 2017 dicatatkan laba Rp 83 miliar, namun juga bukan dari laba hasil usaha, melainkan dari penjualan aset sebesar Rp 420 miliar.

“Ironisnya ditengah situasi tersebut PT Pos membagikan bonus kepada jajaran direksi dan komisaris. Bahkan sejak 2016 direksi menaikkan gajinya sendiri dua kali lipat”, kata Hendri.

Atas kejadian ini, SPPI telah melayangkan Surat kepada  pemerintah dalam hal ini ditujukan kepada Menteri BUMN, yaitu pada 10 Juli 2017, agar memberikan perhatian kepada kondisi PT Pos. “Tapi hingga kini belum ada tanggapan/perkembangan, selain PHK sepihak oleh direksi PT Pos kepada anggota SPPI, tanpa proses aturan yang semestinya (BAP, SP1-SP3)”, ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Kuasa Hukum SPPI, Husendro, S.H, mengatakan sudah melakukan upaya perundingan bipatrit, atas kasus PHK sepihak yang tidak sesuai UU Ketenagakerjaan.

“Dalam prosedurnya, mereka seharusnya di BAP dulu, diberi teguran SP1 hingga SP3. Direksi menabrak semua aturan. Tapi kita sudah melakukan bipatrit, namun dalam upaya damai tersebut direksi mengajukan syarat yang tidak masuk akal. Meminta jaminan agar proses pelaporan dugaan korupsi (oleh MAKI) di kejaksaan berhenti. Inikan mengada-ada. Mana mungkin ! itu Presiden saja tidak bisa centang preman semena-mena menabrak hukum menghentikan proses hukum di kejaksaan. Direksi minta klausul itu harus dicantumin kalo minta damai”, ujar Husendro.

“Tidak ada hubungannya, sebab yang mengajukan gugatan dugaan korupsi adalah MAKI bukan SPPI. MAKI menggugat, karena berdasarkan data merugi, tapi koq bagi tantiem. Tantiem itukan bonus, masa rugi bisa bagi tantiem ? Jadi MAKI harus mengkritisi, dan melaporkan dugaan ke Kejaksaan Agung. Perkembangannya, sudah dianalisa dan dikaji, sekarang masih didalami”, katanya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai, tindakan direksi PT Pos mem-PHK sepihak terhadap para karyawan yang kritis dan vokal, dapat dinilai sebagai upaya union busting, pemberangusan serikat pekerja.

“Padahal itulah kewajiban serikat pekerja, melakukan fungsi kontrol, mengawal dalam pengelolaan perusahaan”, ujarnya.

Mirah menegaskan ASPEK Indonesia akan mendukung penuh upaya para karyawan PT Pos yang di-PHK sepihak ini dalam mencari keadilan. “Aspek Indonesia siap mendukung penuh upaya teman-teman PT Pos Indonesia, sejauh upaya yang mereka lakukan adalah untuk perbaikan PT Pos Indonesia kedepan”, tegasnya. (Martopo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here