PHK Ribuan Pekerja, PT. FI Diminta Hormati Hukum Indonesia

0
997
Unjukrasa Penggalangan Dana//Istimewa
PAPUA, braind.id – Menyikapi penyelesaian kasus sengketa Ketenagakerjaan antara PT. Freeport Indonesia dan ribuan pekerja yang terkena kebijakan furlough dan di PHK karena menjalankan mogok kerja menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Diantaranya, Aser Gobai, AnggotaDPRD Kabupaten Mimika yang membidangi pengawasan Ketenagakerjaan mengatakan bahwa yang membuat rekomendasi atau memberikan izin AKAD adalah Dinas Tenagkerjaan Bidang Penempatan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Mimika.
Maka, seharusnya Dinas hentikan semua proses rekrutmen sebelum penyelesaian kasus sengketa ketenagakerjaan antara PT. Freeport Indonesia dan ribuan pekerja yang terkena kebijakan furlough dan di PHK karena menjalankan mogok kerja.
Karyawan PT.FI//Istimewa
“Setelah pegawai pengawas provinsi papua menyatakan mogok kerja SAH, Kepala Dinas tenagakerja kabupaten mimika ikut bertanggung jawab dalam tuntutan hukum dan HAM pembayaran hak-hak normatif dan tunjangan pekerja mogok kerja dan tempat kerja mereka diisi dengan tenaga kerja baru direkrut dari Perusahaan PT.Freeport Indonesia sendiri, Kontraktor dan Subkontraktor,”kata Gobai melalui press releasenya yang diterima, braind.id, Rabu (31/10/2018).
Padahal, lanjut dia, PT. Freeport Indonesia wajib menghormati rekomendasi-rekomendasi dan keputusan-keputusan tersebut diatas. Namun, manajemen PT. FI terus menantang para pekerja untuk menempuh upaya hukum.
“Kami perlu tegaskan bahwa keputusan Dinas Tenaga Kerja mengenai status sahnya pemogokan para pekerja merupakan bentuk penyelesaian atas dugaan pelanggaran hak-hak perburuhan yang diatur dan dilindungi UU Ketenagakerjaan,”tegasnya.
Oleh karena itu, Gobai menyebutkan, tidak ada alasan bagi PT. FI untuk terus membantah dan menantang para pekerja untuk melakukan upaya hukum.
Dikemukakannnya bahwa pada tahun 2017 lalu, Komnas HAM telah mengeluarkan hasil telahannya dan merekomendasikan kepada PT. FI untuk mempekerjakan kembali para pekerja.
Kemudian, pada 31 Agustus 2017, Dewan Jaminan Sosial Nasional telah menyelesaikan verifikasi dan kajian yang menyimpulkan bahwa belum ada PHK terhadap para Pekerja PT. Freeport Indonesia. Maka, dengan demikian tindakan sepihak PT. FI yang menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan para pekerja adalah melanggar sejumlah ketentuan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS Kesehatan.
“Sebagai perusahaan yang mengaku berkomitmen terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak para pekerja, kami mendesak PT. Freeport Indonesia untuk menghormati hukum Indonesia dan sejumlah keputusan dan rekomendasi tersebut,”sebut Gobai.
Manajemen PT. Freeport Indonesia harus segera menindaklanjuti keputusan dan anjuran tersebut diatas dengan segera membatalkan keputusan PHK sepihak terhadap para pekerja yang melakukan mogok kerja dan mengalami furlough.
“Kami juga mendesak Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Resort Mimika untuk melanjutkan penyidikan atas laporan tindak pidana anti pemogokan (pasal 143 jo Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) yang diduga dilakukan oleh manajemen PT. Freeport Indonesia,”pungkasnya.
Gobai menambahkan, mengenai persoalan tersebut pihaknya menilai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika belum serius melakukan kordinasi kerja dengan Pemprov Papua melalui Dinas terkait dalam menjalankan penegakkan aturan bidang penempatan kerja, bidang PHI dan bidang pengawasan provinsi.
Seperti diketahui, sebelumnya Kepala Dinas terkait sudah menyatakan Furlough belum diatur dalam undang undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan ketentuan lain. sebelum surat anjuran dengan Nomor : 565/26/ANJU/IX/2018 Anjuran Perselisihan PHK, tertanggal 20 September 2018 terlebih dahulu surat hasil pemeriksaan pegawai pengawas provinsi Papua, Nomor : 560/1271 Penjelasan Penanganan Kasus PT. Freeport Indonesia, tertanggal 12 September 2018. [RED/ONE]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here