Pergerakan Pelaut Indonesia Desak Kemnaker Serius Lindungi Pekerja Laut

0

Jakarta, braind.id – Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP PPI) meminta Menteri Ketenagakerjaan segera membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Sektoral Nasional guna pembahasan perumusan-perumusan kebijakan ketenagakerjaan pekerja sektor laut atau awak kapal.

Setidaknya ada dua PR Kemnaker terkait ketenagakerjaan pekerja laut atau pelaut. Yang pertama, pelaksanaan atau penerapan dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim atau Maritim Labour Convention (MLC) 2006 yang belum terlihat.

Kedua, dalam kaitannya soal penerbitan aturan turunan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia semestinya pemerintah melibatkan Serikat Pekerja “pelaut”, Asosiasi Pengusaha Pelayaran, dan Asosiasi Manning Agency kapal niaga dan kapal perikanan agar tercipta regulasi yang adil.

Bicara kasus, kasus pelaut terjadi bukan hanya di sektor perikanan. Tetapi jika kita telusuri di lapangan, kasus yang dominan terjadi justru ada di sektor niaga, namun sayangnya kasus pelaut niaga jarang terekspos dan korbannya pun enggan untuk mengadu.

Dalam setahun ini, sepanjang 2017-2018 setidaknya terdapat 250 pengaduan ke PPI. Kasus pelaut didominasi oleh pelaut di sektor niaga yang bekerja di dalam negeri. Jenis kasus terbanyak yang pertama, Perselisihan hak. Kedua, soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Ketiga, soal upah yang tidak layak.

Padahal jika bicara kewenangan dalam hal pengawasan, Kemnaker memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi yang menyatakan “Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Kerja yang dilakukan oleh Pemberi Kerja”

Pengawasan terhadap perlindungan kerja tersebut meliputi kesejahteraan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang merupakan kewajiban pemberi kerja untuk diberikan kepada setiap pekerja transportasi termasuk pelaut (Pasal 35 PP No. 51 Tahun 2012).

PPI menyarankan kepada Kemnaker untuk segera membuat kebijakan mengenai teknis penyelesaian kasus pelaut terkait perselisihan hubungan industrial. Sebab, sebuah kasus hubungan industrial sebelum masuk ke tingkat pengadilan hubungan industrial (PHI) terlebih dahulu harus dilakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit, tripartit, hingga berujung ke PHI jika tetap tidak ada solusi penyelesaian.

Sedangkan, ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit kurang mengakomodir kepentingan Serikat Pekerja sektor laut.

Beberapa kasus pelaut di dalam negeri yang sedang di advokasi PPI terkendala dalam proses di tingkat tripartit (mediasi). Misalnya, domisili perusahaan pemilik kapal ada di Banten, keagenannya ada di Surabaya, dan lokasi kerja (kapalnya) ada di perairan seputar Pekanbaru. Jika upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit (musyawarah) yang difasilitasi Serikat Pekerja tidak menemukan penyelesaian atau bahkan tidak mendapatkan respon sama sekali, kemudian kasusnya dicatatkan di Disnaker Banten sesuai domisili perusahaan, tapi ditolak dengan alasan perjanjian kerja laut dilakukan dengan keagenan di Surabaya sehingga diarahkan ke Disnaker Surabaya. Di Surabaya dilempar lagi ke Pekanbaru dengan alasan lokasi kerjanya di Pekanbaru. Di Pekanbaru pun tidak diterima karena beralasan perusahaannya di Banten.

Berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami seperti dijelaskan di atas, PPI mendorong agar Kemnaker dapat membuat sebuah terobosan baru. Yakni, regulasi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial pelaut. Hemat PPI, penyelesaian kasus industrial pelaut seharusnya dilakukan di tingkat Kementerian, bukan di Disnaker. Mengingat, pekerjaan pelaut berpindah-pindah dari satu perairan ke perairan lain (Nasional).

Jakarta, 04 April 2018
Penulis,
Imam Syafi’i
Ketua Adkumham Pergerakan Pelaut Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here