People Power dimata Generasi Milenial

0

JAKARTA, braind.id Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Sadam Al jihad, memaparkan pandangan serta menguraikan, “People Power dimata Generasi Milenial”. Minggu 19 Mei 2019.

Jika kita membuat persentase jumlah pemilih milenial dari jumlah pemilih secara keseluruhan, didapatkan bahwa 41,48% dari jumlah pemilih secara keseluruhan merupakan pemilih milenial. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah pemilih milenial tergolong signifikan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dalam narasi pemilih milenial sebanyak 41.48% dari jumlah pemilih maka keterwakilan kedaulatan rakyat dalam mekanisme demokrasi sudah dilakukan dalam 17 April lalu, artinya sumbangsih sebagai rakyat yang berdaulat sudah diwujudkan dalam menentukan hasil demokrasinya, dan generasi milenial ini tentunya tidak bersabar untuk membangun Indonesia yang di cita-citakan dengan karya untuk bangsa dan generasi nya.

Istilah People Power yang berubah menjadi gerakan kedaulatan rakyat secara esensial itu sudah dilakukan dalam mekanisme demokrasi, kita pahami dalam demokrasi harus ber koridor hukum, Demokrasi tanpa hukum dampaknya adalah demokrasi kriminal. Kata Prof. Jeffry winters pengamat politik dari universitas northwestern amerika.

Sehingga dalam perspektif People Power dan kedaulatan rakyat secara substansi dan prosedural adalah melalui mekanisme pemilu, ketika ada dampak dari pemilu yang dianggap bermasalah maka ruang-ruang penyelesaian secara mekanisme hukum yang harus dijalankan, sehingga menjadi demokrasi yang sehat.

Generasi milenial yang hari ini menjadi pusat perhatian publik sudah mengejawantahkan suaranya dalam mekanisme demokrasi sehingga tidak perlu lagi dengan melakukan gerakan People Power dan kedaulatan rakyat, kalau mau dilakukan harus dilakukan dengan mekanisme hukum, itu People Power yang substansial.

Generasi Milenial selalu menjadi objek demokrasi, dari suara hingga bicara, semua menarget generasi milenial, kalau diam dianggap apatis, kalau bicara dengan beda perspektif dianggap lawan, inilah distorsi demokarsi itu sendiri, yang memisahkan ruang objektivitas terhadap kepedulian generasi milenial terhadap bangsa.

Kemarin kami dari HMI, dan beberapa teman2 kelompok Cipayung sudah melakukan dukungan secara demokratis terhadap legitimasi pemilu oleh KPU, karena KPU adalah lembaga konstitusional jelas segala keputusan KPU adalah hasil konstitusional, kalau dianggap curang maka ada lembaga-lembaga konstitusional yang dapat menyelesaikan permasalahan2 kepemiluan.

Kalau tidak percaya kekuatan hukum sebagai basis demokrasi berarti tadi adopsinya demokrasi kriminal.

Generasi milenial justru hari ini bersikap negarawan, menerima hasil apapun hasil pilihan nya, kan ada sekian persen dari 42% itu dimasing2 paslon, dan semuanya menerima, penolakan People Power juga berangkat dari daerah2, medan, Bandung, Makassar, Kalsel, Surabaya, Papua, NTT dll artinya anak2 muda didaerah sudah tidak bisa diprovokasi dalam opini politik.

Sekarang juga miris hasil pemilu kemarin, terjadi religius divine, misalnya Aceh Sumbar, Jokowi hanya tidak lebih 20%, begitu juga di NTT dan Bali, Prabowo juga tidak lebih 20% artinya sangat bahaya kalau kondisi ini terjadi, dasar demokrasi menjadi SARA dan makna bhineka tunggal Ika harus kembali hadir di tengah bumi Pancasila ini.

Tentunya setelah Hasil demokrasi ini ditetapkan mari bersama-sama menjaga hasil kedaulatan rakyat. Dan juga menjaga toleransi sosial politik di Indonesia. Bukan soal kekuasaan tapi soal masa depan Indonesia, masa depan Indonesia yang maju milik generasi milenial dan saat ini lah gerbang politik membangun bagi anak muda untuk muncul bukan dialektika konflik yang mengedepankan emosi dan bukan standar hukum dalam demokrasi.(Rama)