PENJELASAN TERTULIS DARI KEMENDAGRI MEMPERKUAT KEABSAHAN RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI di DPRD LOMBOK UTARA

24

Lombok Utara – braind.id – Penjelasan tertulis dari Kemendagri memperkuat keabsahan rapat paripurna pandangan umum fraksi di DPRD Lombok Utara yang menjadi pokok persoalan jadi jelas apakkah paripurna itu sah atau tidak.

“Dalam poin penjelasannya bisa di petik kesimpulan bahwa makna penundaan rapat yang di maksud pada pasal 78 PP no. 16 tahun 2010 itu bukan saja penundaan dari awal seperti pendapat banyak anggota DPRD, melainkan akibat di skornya rapat, juga termasuk penundaan, lebih- lebih skor saat itu bukan skor biasa tapi skor karena ada persoalan,” kata Ardianto.

“Maka secara otomatis jika rapat di lanjutkan juga memerlukan quorum secara fisik sesuai ketentuan pasal 79 PP no.16 tahun 2010 yang tertuang dalam tata tertib,” lanjut Ardianto.

Menurut Ardianto, “jika mereka berargumen menggunakan absen awal mulai rapat jelas tidak masuk dalam logika apapun, karna dua fraksi itu keluar atau walkout dengan intrupsi, sikap dan pernyataan resmi untuk tidak ikut, artinya beda halnya dengan orang hanya keluar kencing tanpa peristiwa hukum yang terjadi.”

“Kami bersurat kepada Kemendagri untuk minta penjelasan, bertujuan agar kita memiliki pandangan yang jelas tentang keabsahan rapat karena jadi lucu jika bertahun-tahun kita di DPRD kok tidak paham makna skor, makna penundaan dan qourum sehingga penjelasan pejabat yang berwenang itu bisa jadi panduan,” papar Ardianto

“Disamping itu surat tersebut tidak ada kaitan dengan persoalan RAPBD 2018 seperti yang rame di perbincangkan di KLU dengan opini 7 anggota DPRD menolak APBD,” ungkap Ardianto yg juga ketua fraksi partai hanura ini.

Saat di konfirmasi via telpon Ardianto mengatakan, bahwa publik di bius oleh opini 7 anggota DPRD menolak APBD dan dia menjelaskan tidak ada penolakan yg ada hanya pernyataan sikap dua fraksi untuk tidak ikut membahas, karena ada mekanisme rapat yang tidak sah menurut dua fraksi tersebut, dan dirinya menyatakan siap diskusi dengan siapapun menyangkut persoalan tersebut.

Di akhir wawancara ketua komisi 1 DPRD lombok utara ini mengatakan, “APBD sudah selesai di sahkan tentu tidak ada masalah meskipun secara prosudur cacat tapi jika nanti di temukan kejanggalan isi Dari RAPBD dan APBD yang disahkan tanpa melalui mekanisme yang benar, maka akan kita persoalkan sebab kita sudah pegang seluruh instrumen dari RAPBD sampai pada laporan banggar.” (Romadhan Reubun)

24 KOMENTAR

  1. Levitra Vardenafil Hydrochloride Dove Comprare Cialis Sicuro Easy Buy Viagra Cialis Zollfrei Buy The Blue Pill Pharmacy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here