Penggunaan Nama Rakyat Papua di Media Online Dipandang Melanggar Hukum Adat

0

Jika memakai nama rakyat papua, maka tentu secara hukum penting memahami aspek gramatikal dan aspek hakiki yang terkandung dalam amanat pasal 1 hurut UU No.21 Tahun 2001,”beber Warinussy.

PAPUA BARAT, braind.id – Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua dinilai tak berjalan seiring dengan Perlindungan Hak-hak Kekayaan Inteletual (intelectual property rights) atau Haki dari Orang Asli Papua (OAP) dan khususnya Masyarakat Hukum Adat Papua.

Hal ini diungkapkan Yan Christian Warinussy, Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua melalui press releasenya yang diterima, braind.id, Kamis (21/06/2018).

Menurutnya, tidak saja Haki yang dilanggar tetapi juga manipulasi jati diri OAP dan Masyarakat Hukum Adat Papua seperti sebutan juga nyata-nyata “dilanggar” tanpa memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf t Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus)Bagi Provinsi Papua.

“Misalnya dalam penggunaan sebutan-sebuatan dan atau nama dari produk-produk tertentu termasuk nama perusahaan dan media cetak maupun online juga terdapat persinggungan yang cenderung bernuansa manipulasi hak dan jati diri OAP dan Masyarakat Hukum Adat Papua,”ujar Warinussy.

Misalnya, dirinya menyebutkan, di Papua Barat ada beberapa media lokal cetak, elektronik maupun online yang menggunakan nama berupa simbol adat istiadat Papua seperti Tabura, Cenderawasih, Triton, Oridek maupun Matoa dan Kamundan.

“Menurut saya perlu dilakukan kajian dari sisi budaya, sosiologi dan antropologi. Untuk memperoleh catatan penting dalam aspek memberikan proteksi atau perlindungan bagi OAP dan Masyarakat Hukum Adat Papua itu sendiri,”tegasnya.

Bahkan Warinussy mengemukakan, akhir-akhir ini ada beberapa media online dan cetak maupun elektronik yang menggunakan nama daerah seperti Papua Barat maupun Manokwari dan Sorong.

“Tetapi jika memakai nama rakyat papua, maka tentu secara hukum penting memahami aspek gramatikal dan aspek hakiki yang terkandung dalam amanat pasal 1 hurut UU No.21 Tahun 2001,”bebernya.

Sehingga menurutnya, tidak terkesan penggunaan nama rakyat papua dalam suatu media online, cetak ataupun elektronik dipandang “menggadaikan” nama rakyat Papua untuk kepentingan komersial dan mencari keuntungan semata tanpa ada aspek edukasi maupun pemberdayaan dan perlindungan OAP dan Masyarakat Hukum Adat di Tanah Papua itu sendiri.

“Sebagai Advokat dan Pembela HAM saya ingin memberi catatan kepada Dewan Adat Papua (DAP) untuk dapat melakukan langkah hukum atas hal-hal semacam ini, minimal melalui pemberitahuan hukum dan atau somasi hingga langkah hukum berbentuk gugatan dan laporan polisi,”tandas Warinussy. [red/one]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here