Pengambilan sumpah dan pelantikan serta serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

0

Banten – braind.id – Pengambilan sumpah dan pelantikan serta serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Subchi Eko Putro, S.H.,M.H dari Ketua Pengadilan yang lama Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H, dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Banten (20/12/2017)

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. Hadir dalam acara Pengambilan sumpah dan pelantikan serta serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Banten di pimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H.,M.Hum, acara di mulai sekitar jam 10.00 WIB. Ketua Pengadilan Tinggi membuka sidang luar biasa dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum dan mengetuk palu sebanyak tiga kali tanda dimulainya sidang luar biasa.

Acara diawali dengan pembacaan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669/DGU/SK/KP.04.5/10/2017 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pengadilan negeri di lingkungan Peradilan Umum.

Subchi Eko Putro, S.H.,M.H saat pengambilan sumpah di Pengadilan Tinggi Banten (20/12/2017)

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Tinggi Banten Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H.,M.Hum, menyatakan, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, bagi ketua pengadilan negeri yang baru dan keluarga, karena telah dilantik menjadi ketua pengadilan negeri rangkasbitung, yang sebelumnya di pengadilan negeri Pakis yang terletak di luar jawa dan anugerah ini harus syukuri, karena tidak semua hakim bisa menjadi ketua pengadilan negeri.

“Untuk menjadi pimpinan di pengadilan diperlukan integritas moral, kwalitas, profesionalisme, tetapi jangan hanya bersyukur saja, namun juga harus bekerja keras secara lahir bathin yang harus saudara berikan kepada pengadilan negeri Rangkasbitung,” ujar Ketua Pengadilan tinggi Banten kepada Ketua Pengadilan Negeri Yang baru dilantik.

“Karena saat ini lembaga peradilan dibawah jajaran Mahkamah Agung dituntut untuk melaksanakan akreditasi menjaga mutu demi tercapainya Indonesian Corp Performance Excelent atau yang disingkat dengan ICPE, dan demi mendukung program utama Mahkamah Agung, yaitu Terwujudnya Peradilan Indonesia yang Agung,” lanjut Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H.,M.Hum

Menjadi ketua pengadilan tingkat pertama berhadapan langsung dengan pencari keadilan dan para penegak hokum lainnya, serta masyarakat yang mengawasi secara langsung. Sehingga tugas dan tanggung jawab ketua pengadilan negeri Rangkasbitung sangat berat. Maka apabila keliru dalam membuat kebijakan dan salah didalam memutus perkara akan menjadi cibiran orang karena dianggap tidak professional.

“Sebagai pimpinan pengadilan tingkat pertama harus mampu menjalin hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik, tidak hanya dengan apparat penegak hukum didaerah saudara, tetapi juga menjaga integritas dan kordinasi yang baik dengan instansi-instansi lainnya secara vertical dan horizontal,” ujar Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

“Menjadi pimpinan harus menjadi role model bagi anak buah, dapat menjadi contoh teladan dan panutan bagi anak buah saudara, dan juga masyarakat sekitarnya. Sebagai pimpinan harus menegakkan kedisplinan dan kinerja serta integritas yang bagus dalam lingkungan kinerja saudara,” katanya lagi.

Di tahun 2016 PN Rangkasbitung sudah bersertifikat akreditasi dan mutu dengan nilai B, sedangkan ditahun 2017 pada saat sourveilans pertama PN Rangkasbitung berhasil mendapatkan nilai A atau excellent, tetapi pada surveilans kedua yang dilaksanakan oleh tim pengadilan tinggi Banten oleh tim auditor pada tanggal 13 Desember 2017 nilainya sangat mengecewakan, dimana nilainya turun dari A.

Disamping mempertahankan nilai excellent juga melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di pengadilan negeri Rangkasbitung. Dimana PTSP untuk meminimalkan praktek pungli dilingkungan pengadilan. (ME)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here