Pemprov dan DPRPB Didesak Dorong Raperdasus DBH Migas

0

PAPUA BARAT, braind.id – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy menyoroti proses pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) di Provinsi Papua Barat seperti Teluk Bintuni dan Sorong, sejak pemerintahan mantan Gubernur Abraham Octavianus Atururi, selalu menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub).

“Terakhir adalah Pergub Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pengalokasian dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dalam Rangka Otonomi Khususs Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat,”kata Warinussy kepada, braind.id, baru-baru ini.

Padahal menurut Warinusy, di dalam amanat Pasal 34 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan juga Papua Barat berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2008 disebutkan bahwa pembagian lebih lanjut DBH tersebut antara provinsi Papua dan Papua Barat, Kabupaten dan Kota diatur secara adil dan berimbang dengan peraturan daerah khusus (perdasus).

“Pertanyaannya adalah bagaimana nasib rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus) DBH Migas Provinsi papua Barat tersebut. kenapa sampai DPR PB dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat belum juga membahas dan mengesahkannya. Hambatan atau kendalanya dimana,”tanya Warinussy.

Dikatakannya, hal ini penting disikapi oleh rakyat di Provinsi Papua Barat, karena berdasarkan informasi yang diterima oleh pihaknya bahwa ditahun 2010 hingga 2016 realisasi transfer DBH Migas dari Provinsi Papua Barat ke salah satu Kabupaten ‘penghasil’ migas yaitu Teluk Bintuni cukup besar, tapi rakyat di daerah penghasil sama sekali tidak pernah merasa menikmatinya.

Misalnya, beber Warinussy, diantara tahun 2010-2016, Teluk Bintuni menerima DBH Migas untuk minyak bumi sekitar Rp. 483, 4 Milyar dan DBH Gas Alam sekitar Rp. 651, 4 Milyar yang diketahui masuk ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

“Tetapi masyarakat adat di kawasan adat Sebyar yang merupakan daerah penghasil dimana terdapat beberapa sumur gas alam sama sekali tidak merasakan manfaat dari DBH Migas tersebut. Baik dalam bentuk program pembangunan maupun dana segar. Hal ini penting menjadi perhatian dari parlemen lokal DPRD dengan fungsi kontrol publiknya,”ujar Warinussy.

Selain itu, Warinussy menambahkan, aparat penegak hukum dapat melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) guna menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan (investigasi kriminal) atas dugaan adanya penyelewengan keuangan dalam konteks pengelolaan DBH Migas di Kabupaten Teluk Bintuni tersebut. [fg]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here