Pembela HAM : Kapolda Harus Berhati-hati Dalam Menangani  Perkara Pembawa BK di Manokwari

0
FOTO : Barang Bukti yang diamankan//IST
JAKARTA, braind.id – Yan Christian Warinusay, peraih Penghargaan Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) ‘John Humphrey Freedom Award’ tahun 2005 di Canada soroti Kapolda Papua Barat dan Kapolres Manokwari terkait penanganan terhadap pembawa Bendera Bintang Kejora (BK) berukuran kecil yang ditangkap di Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat, Senin (02/09/2019).
“Kapolda dan Kapolres harus cermat dan hati-hati dalam menangani perkara terkait penangkapan terhadap SM,”kata Warinusy melalui press releasenya yang diterima braind.id, Selasa (03/09/2019).
Menurutnya, yang bersangkutan (SM) di duga ditangkap oleh aparat kepolisian dan diselidiki di Polres Manokwari atas tuduhan membawa bendera Bintang Kejora (BK) berukuran kecil yang diisi dalam sebuah koper.
“Hal ini saya sampaikan karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 7/PUU-XV/2017, tanggal 31 Januari 2018. Di dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan agar aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal tentang makar,”ujarnya.
Maka pasal makar tersebut tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam sistem demokrasi.
Kendatipun demikian, kata dia, MK juga berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa delik makar bisa ditindak oleh penegak hukum cukup dengan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan saja.
Oleh sebab itu sebagai Pembela HAM di Tanah Papua, dirinya mendesak Kapolres Manokwari dan jajarannya segera memberi akses kepada keluarga SM untuk dapat memperoleh bantuan hukum sesuai amanat pasal 54, 55 dan 56 UU RI Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Serta memastikan bahwa proses penegakan hukumnya dilakukan secara transparan dan adil,”pungkas Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari ini. [RED/ONE]