Pembagian Paket Proyek Untuk Pengusaha Asli Papua Belum Merata, Ini Pernyataan Gubernur

0
Dominggus Mandacan//FEN
MANOKWARI, braind.id – Menyikapi pembagian paket proyek khususnya kepada pengusaha asli Papua. Gubernur Provinsi Papua Barat angkat bicara.
Menurutnya, pembagian paket proyek kepada pengusaha asli Papua hingga saat ini belum merata, karena terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemerintahan Pemprov yang pembagiannya selalu mendahului, tidak mengikuti instruksi pimpinan atau Gubernur.
“Pembagian paket ini sesungguhnya dapat diperoleh oleh semua pengusaha asli Papua. Meskipun angka atau nilai paket proyeknya berbeda beda,”ujar Gubernur Dominggus Mandacan kepada wartawan, di Manokwari, Rabu (31/10/2018).
Lanjutnya, namun karena terdapat OPD yang tidak mematuhi instruksi pimpinan, sehingga saat pembagian itu dilakukan banyak pengusaha asli Papua yang tidak dapat.
Dikatakannya, pembagian paket oleh OPD ini juga dilakukan tidak teratur. Dimana, saru pengusaha bisa diberikan lebih dari satu paket proyek. Bahkan paket yang seharusnya untuk pengusaha asli Papua diberikan kepada pengusaha non-Papua.
Selanjutnya, Mandacan mengutarakan bahwa akan ada pendataan di BAPPEDA Provinsi untuk dicocokan dengan data paket di setiap OPD agar dalam pembagiannya bisa merata, karena mengingat saat ini pengusaha asli Papua di Papua Barat sudah mencapai 2.363 pengusaha.
“Tetapi ada staf (OPD) saya yang tidak mengikuti instruksi pimpinan, dan ada juga yang mengikuti. Nah OPD ini yang melakukan pembagian secara mendahului sehingga tidak sinkron ketika pembagian ini diupayakan pemerintah untuk didapat merata oleh OAP,”imbuhnya.
Oleh sebab itu, lanjut Gubernur, akan ada pakta integritas dari semua OPD dilingkup Pemprov Papua Barat yang menyatakan pembagian paket proyek dilakukan secara serentak tidak boleh mendahului. Jika pakta integritas itu tidak dipatuhi maka OPD tersebut akan disanksi.
“Ini kondisi yang ada saat ini di sejumlah OPD. Mereka (OPD) sudah kasih duluan. Yang paket penunjukan ini bisa 1 pengusaha dapat 3 paket proyek. Bahkan bukan pengusaha asli Papua juga dikasih. Saya sudah hitung dari jumlah paket yang ada semua Pengusaha bisa terakomodir. Saya akan memberikan sanksi kepada OPD yang tidak patuh. Mendahului pembagian paket proyek,”aku Dominggus Mandacan.
Ditambahkannya, memang selama ini pembagian paket proyek kepada OAP tidak sesuai dengan Perpres No 84 Tahun 2018. “Saya mau memulai semua ini menjadi baik, jadi saya harap dukungan dari semua pihak termasuk semua OPD di Provinsi ini,”tutupnya. [FEN/ONE]