Paripurna RAPBD 2018 Kabupaten Lombok Utara Harus di Ulang

21

Jakarta – braind.id – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara dalam pembahasan RAPBD 2018 diwarnai oleh walkout dua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Utara. Dua fraksi tersebut adalah Fraksi Merah Putih (Gerindra, PBB dan PAN) dan Fraksi Hanura (Partai hanura, PPP dan PKS).

Ditemui wartawan disela-sela mereka melakukan konsultasi dengan pimpinan partai masing-masing di Jakarta (30/11/2017).

Para anggota DPRD tersebut menjelaskan kronologis sampai mereka walk out saat sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara.

Kata mereka dihadapan wartawan, karena bupati pada saat itu tidak hadir menghadiri paripurna, padahal teman-teman mereka sangat menghendaki bupati hadir, karena ada persoalan yang harus di dengar langsung oleh bupati.

“Ada perbedaan pada RAPBD ini, dimana ketentuan menyusun dan menetapkan APBD adalah  KUAPPAS (Kebijakan umum  Anggaran dan Perioritas Platfond Anggaran Sementara) yang disahkan antara DPRD dan Pemerintah, pada saat penjelasan Bupati dimana pendapatan yang sudah kita tetapkan didalam KUAPPAS jumlahnya 1 Trilun 93 Milyard, sehingga pada saat APBD ini dijelaskan oleh Bupati jumlah APBD kita hanya 900 Milyard ada selisih 133 Milyard yang tidak ada didalam APBD ini,” kata mereka lagi.

Mereka mengatakan, Ini menjadi pertanyaan kita, padahal didalam ketentuan UU 23 Tahun 2014 didalam Pasal 311 disana sudah jelas menyatakan, bahwa APBD yang ingin dibasah dan disahkan harus merujuk dan berpedoman kepada KUAPPAS, ini yang tidak sinkron antara draft APBD dengan KUAPPAS ini, ada item-item anggaran yang tidak disepakati dalam KUAPPAS muncul kembali dalam APBD.

“Tapi, pada saat itu berani dilangsungkan terus paripurna, walau pun sisa diruang sidang hanya 8 orang, karena anggota dewan yang dari fraksi merah putih dan fraksi hanura melakukan walk out,” sambung mereka lagi.

Jadi mereka  menganggap sidang paripurna tersebut tidak sah, karena ada dua persoalan yang pertama adalah keabsahan pandangan umum dari fraksi yang tidak qourum itu, kedua substansi APBD yang kita bahas ini mengacunya kemana.

“Mereka  melilih tidak terlibat dalam pembahasan itu sehingga apapun konsekwensinya kami tidak terlibat. kami ingin sebetulnya pimpinan DPRD itu bijaksana,” ujar mereka.

Mereka menilai kalau paripurna itu tidak sah dan meminta Paripurna diulangi lagi, sehingga kita bisa bersama-sama. Jadi jangan sampai ada kesan kami tidak mau mendukung APBD, bukan tidak mendukung tetapi kami tidak mau terlibat membahas ini.

Menurut mereka, Produk DPRD hanya sah melalui paripurna, Paripurna itu sah, hanya jika qourum. (Romadhan reubun)

 

[contact-form][contact-field label=”Nama” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Surel” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Situs web” type=”url” /][contact-field label=”Pesan” type=”textarea” /][/contact-form]

21 KOMENTAR

  1. Canine Dosage Amoxicillin Cialis Orosolubile Cephalexin Antibiotic Class cialis Synthroid By Mail Efectos Viagra Embarazo Cialis Prix Sans Ordonnance

  2. Ditropan Viagra Online Italia Cephalexin For Prostate Infection Dog buy viagra Difference Between Amoxixillin And Keflex Cialis Frankreich Kaufen Sito Affidabile Acquisto Kamagra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here