Pangan Lokal Papua Wajib Dilindungi dan Dikembangkan

0
Ilustrasi

“Program cetak sawah oleh TNI diganti dengan program tanam sagu dan ubi atau keladi. Maka menurut saya pemprov harus minta pusat batasi Raskin untuk Papua,”kata Gobai John

PAPUA, braind.id – Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota diminta mewajibkan semua rumah makan dan restoran untuk menyajikan pangan lokal asli Papua. Pasalnya, pangan lokal adaah konsumsi rakyat asli Papua secara turun temurun. Pangan lokal meliputi ubi-ubian, sayuran, ikan dan hewan dan pangan lokal dapat digolongkan sangan segar dan pangan olahan.

“Pemprov, pemkab dan kota harus mewajibkan semua rumah makan dan resto untuk menyajikan pangan lokal serta dalam acara-acara pemerintahan dan awasta juga wajib menyajikan pangan lokal, yang produknya wajib di beli pada pasar Mama Papua atau Koperasi SOLPAP serta BUMD pangan lokal,”ujar Anggota DPR Provinsi Papua, John Gobai kepada braind.id melalui telepon seluler, Rabu (20/06/2018).

Oleh sebab itu, dirinya berharap pemerintah dapat membatasi atau menghentikan beras miskin (Raskin) dan pemerintah fokus kepada pengembangan kampung, karena masyarakat asli lebih banyak tinggal di kampung agar masyarakat bisa menggunakan dana respek untuk membuat program membangun lumbung pangan kampung.

“Program cetak sawah oleh TNI diganti dengan program tanam sagu dan ubi atau keladi. Maka menurut saya pemprov harus minta pusat batasi Raskin untuk Papua,”kata Gobai John.

Kemudian menurutnya, untuk melindungi pangan lokal juga perlu dilarang pembukaan Lahan Kepala Sawit dan Penebangan Hutan. Tetapi, pada lahan lumbung pangan rakyat, pemerintah harus sediakan fasilitas seperti  kendaraan motor atau pun yang disiapkan pemerintah untuk menjual bebas pangan lokal di tingkat daerah dan nasional, bahkan internasional.

“Dalam hal pangan perlu juga didorong dipikirkan adanya BUMD atau Koperasi SOLPAP di jadikan tempat menampung artinya pangan lokal rakyat dibeli dan dijual oleh BUMD atau koperasi Solpap supaya rakyat tidak hrus duduk berjam2 di pasar atau dipinggir jalan,”sebutnya.

Dikatakannya, pagi lokal juga bisa diwajibkn ke hotel-hotel dan resto serta perusahaan di Tanah Papua untuk membeli, menggunakan dana BUMD atau Koperasi yang bersumber dari Dana Otsus.

“Semua pengaturan ini sebaiknya diatur dalam sebuah regulasi daerah sebagai turunan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pangan,”pungkas Anggota DPR Provinsi Papua ini. [red/one]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here