Oknum Kejaksaan Negeri Kota Bogor Diduga Terlibat Penyimpangan Dana BOS

0

BOGOR, braind.id Menanggapi kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) penggunaan Biaya Oprasional Sekolah (BOS) yang digelar Dinas Pendidikan Kota Bogor beberapa waktu lalu, namun dibalik kegiatan tersebut menjadikan pertanyaan besar bagi masyarakat Kota Bogor,

Pasalnya, menurut pantauan braind.id bahwa adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana BOS di salah satu SDN di kota Bogor yang dikeluarkan untuk digunakan Ujian Tengah Semester (UTS) berbasis mandiri sebesar Rp 16.000 per siswa.

Terkait hal itu, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Cilendek Timur 1 Kota Bogor, Furqon menjelaskan kepada Braind.id di kantornya pada selasa 2 April 2019, mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan Konsultasi kepada pihak kejaksaan.

“Saya dengan pak Maman selaku Kabid SD Dinas Pendidikan sudah mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk konsultasi sekaligus membawa bukti penggunaan Dana BOS untuk Ujian mandiri, dan itu sudah tidak ada masalah apapun,” jelas Furqon.

Lebih lanjut Furqon menerangkan pada hari jumat 29 maret 2019, pukul 10.00 WIB, dirinya sebelum datang ke kantor Kejaksaan Negeri Bogor, bahwa ada dua orang Kejaksaan Negeri Kota Bogor bernama Arif Andiono dan Arief Nugroho yang datang ke sekolahnya untuk mengecek kebenaran perihal pemberitaan dimedia lokal Kota Bogor.

Lalu, klarifikasi terkait kedatangan dua pegawai kejaksaan Negeri Kota Bogor ke SDN Cilendek Timur 1, tim braind.id mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk menemui Arif Andiono selaku Kasubsi serta Arief Nugroho di Kejaksaan Negeri Bogor. Saat ditemui dikantornya, Arif Andiono membenarkan atas kedatangannya ke sekolah tersebut.

“Kami datang bertujuan untuk mengklarifikasi perihal permasalahan UTS Mandiri yang menggunakan Dana BOS, maka berkaitan dengan program Jaksa Sahabat Guru itu,” katanya.

Karenanya, kata dia, kami disini selaku Kejaksaan Negeri Kota Bogor turut mengawal penggunaan Dana Bos tersebut melalui kroscek ke sekolah tersebut, karena nilai dana yang di keluarkan untuk UTS Mandiri tersebut cukup besar.

Saat tim braind.id menyinggung Surat Perintah Tugas (Spritug) dari Kajari, perihal kedatangan Arif ke sekolah tersebut, Arief Nugroho menegaskan. “kami tidak perlu surat perintah tugas dari Kajari,” katanya.

Karena itu, kata dia, sudah menjadi kewajiban kami untuk mengetahui atau menggali informasi perihal penggunaan dana BOS berdasarkan dari Forum Grup Diskusi (FGD) yang sudah berjalan setiap Bulan.

Kata dia, bahkan kedatangan kami ke sekolah tersebut tidak menghasilkan bukti dukung untuk masalah UTS Mandiri, oleh karena itu kami meminta kepada Kepala Sekolah tersebut agar bisa menyerahkan Bukti Dukung.

“dan kedatangan kami selaku Kejaksaan Negeri Kota Bogor ke pihak sekolah tanpa membawa Sprintug dari Kepala Kejaksaan (Kajari) Kota Bogor dan kedatangan kami hanya berdasarkan Forum Group Diskusi (FGD),”ujar arif

Terpisah, pada Senin 2 April 2019, Kepsek SDN Cilendek Timur 1 yang didampingi oleh Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Bogor mendatangi ke Kejaksaan Negeri Kota  Bogor untuk memperlihatkan Bukti Dukung penggunaan dana BOS untuk UTS berbasis Mandiri kepada Arif Andiono dan Arief Nugroho.

Sementara, Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Bogor Maman, saat di konfirmasi, mengakui bahwa dirinya memang turut hadir saat itu dengan tujuan mendampingi Kepsek SDN Cilendek Timur 1,

namun Maman menegaskan bahwa kedatangannya tanpa didasari surat panggilan dari pihak Kejaksaan.

“Kami tidak ada pemanggilan dari kejaksaan Negeri Kota Bogor, ini adalah murni kesadaran kami dan Kepsek Furqon untuk konsultasi perihal UTS Mandiri terkait penggunan Dana BOS” tegas Maman. (Rid)