MRP Siap Dorong ‘Perdasus Pengendalian Kependudukan’ di Papua Barat

0
Ketua MRP-PB, Maxsi N. Ahoren//RED
“Kami berharap DPR segera marancang suatu Raperdasus. Tetapi jika memang belum bisa dilakukan, maka kami akan menyurati Gubernur untuk segera mengeluarkan Pergub. Ini bukan saja berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Tapi ini berkaitan dengan ruang hidup, bukan saja OAP. Tapi non-Papua yang sudah lama tinggal di Papua Barat juga akan terkena dampaknya,”sebut Ahoren.
MANOKWARI, braind.id – Guna mencegah Migrasi Kependudukan yang akan mengakibatkan terjadi Minoritas bagi Orang Asli Papua (OAP). Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat akan mendorong Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Pengendalian Kependudukan di wilayah Tanah Papua khusus di Provinsi Papua Barat.
Demikian Hal ini dikatakan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren saat ditemui braind.id, diruang kerjanya, Senin (29/10/2018).
Menurutnya, Perdasus tentang Pengendalian Kependudukan di Provinsi Papua Barat ini sangatlah penting, karena mengingat jumlah OAP sejauh ini sudah semakin sedikit, bahkan jumlahnya sudah berimbang atau sama dengan non-Papua.
“Terjadi kontra maupun polimik di masyarakat terlebih khusus di Fakfak yaitu penerimaan ratusan warga Palu. Kami MRP menolak dengan tegas. Maka untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini harus ada regulasi atau Perdasus dan kami siap dorong,”katanya.
Selain secara inisiatif MRP mendorong Perdasus tersebut, Ketua MRP berharap kepada DPR dan Gubernur Papua Barat agar menyikapi persoalan ini. Pasalnya, di Tanah Papua khususnya di wilayah Papua Barat belum ada suatu regulasi yang mengatur tentang kependudukan.
Sehingga, lanjut dia, arus Migrasi kependudukan dari luar Tanah Papua cukup tinggi. Dimana, melalui Kapal Laut maupun Udara seperti di Sorong dan Manokwari maupun Fakfak saat ini.
“Kami berharap DPR segera marancang suatu Raperdasus. Tetapi jika memang belum bisa dilakukan, maka kami akan menyurati Gubernur untuk segera mengeluarkan Pergub. Ini bukan saja berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Tapi ini berkaitan dengan ruang hidup, bukan saja OAP. Tapi non-Papua yang sudah lama tinggal di Papua Barat juga akan terkena dampaknya,”sebut Ahoren.
Apalagi, Ahoren mengatakan bahwa disaat mudik atau setelah hari libur, banyak sekali penduduk-penduduk baru di Papua Barat. Padahal, yang berlibur atau mudik dari Tanah Papua ke kampung halaman hanya 2 sampai 5 orang per keluarga.
“Hal ini sering terjadi bahwa pertama masalah pekerjaan dan disini kan banyak lowongan kerja. Bahkan arus balik dari keluarga non-papua yang sering berliburan ke kampung halamannya. Nah ini kan akhirnya peluang pekerjaan untuk OAP sangat kecil dan terjadi minoritas,”ucapnya.
Tak hanya itu, Ketua MRP, Maxsi Nelson Ahoren dengan tegas meminta kepada dinas kependuduka dan cacatan sipil (Disdukcapil) di 13 Kabupaten dan Kota agar tidak mengeluarkan KTP kepada penduduk non-Papua tanpa melalui prosedur.
Pasalnya, mengenai kepengurusan KTP di luar Tanah Papua sangat sulit dan itu fakta. Pertanyaannya, kenapa kepengurusan KTP di Tanah Papua sangat cepat?
“Gubernur kan sudah sampaikan bahwa masing dinas harus membuat Perdasi salah satu Disdukcapil. Kita akan layangkan surat ke Disdukcapil untuk segera membuat Perdasi tentang pengendalian kependudukan,”imbuh Ahoren.
Dikemukakannya, sesuai pantauan maupun sumber-sumber data kependudukan bahwa arus imigrasi terbesar di Papua Barat terdapat di Sorong, karena memang Sorong adalah pintu masuk.
“Ruang migrasi di papua barat cukup terbuka dan pintu masuknya kebanyak terjadi di daerah Sorong. Nah dari Sorong baru mereka tersebar menggunakan kapal maupun mobil darat ke Fakfak, Bintui dan daerah-daerah lain. Akhirnya masyarakat asli seperti suku Moi di Sorong jumlah sudah sangat sedikit,”aku Maxsi Nelson Ahoren.
Oleh sebab itu, dirinya menyarankan kepada Gubernur agar berkoordinasi dengan Bupati dan Wali Kota di 13 Kabupaten dan Kota untuk bisa mengatasi persoalan imigrasi tersebut.
“Disini kan orang cari nafkah sangat gampang, karena kepengurusan KTP memang sangat cepat. Padahal di daerah-daerah lain seperti di pulau jawa sana sangat susah. Kami sudah pernah uji hal ini, padahal harus melalui prosedur yaitu melalui RT/RW dan Lurah. Tapi ini kan tidak menutup kemungkinan tidak dilakukan oleh Disdukcapil di Papua Barat,”sebut Ahoren.
Disamping itu, Ketua MRP juga meminta Gubernur agar bisa menetapkan dan mengeluarkan KTP Papua Barat, seperti yang saat ini di dorong oleh Gubernur Provinsi Papua.
“Ini kan akan sangat membantu masyarakat Papua di Papua Barat terkait dengan lapangan pekerjaan dan saya berharap Disdukcapil, DPR maupun Gubernur untuk dapat mendukung Perdasus ini,”tandasnya. [RED/ONE]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here