MRP Gelar Sosialisasi Raperdasus DBH Migas dan Rekrutmen Tenaga Kerja Train III LNG Tangguh

8
Sosialisasi Raperdasus DBH Migas dan Rekrutmen Tenaga Kerja Train III LNG Tangguh 2018//ONE

BINTUNI, braind.id – Ratusan Masyarakat Adat pemilik hak ulayat di Kabupaten Teluk Bintuni ikut Sosialisasi pentingnya peraturan daerah khusus (Raperdasus) dana bagi hasil minya dan gas bumi (DBH Migas) dan rekrutmen tenaga kerja lokal OAP pada pembangunan Train III LNG Tangguh, Sabtu (28/07/2018).

Sosialisasi yang berlangsung pukul 10.00 WIT pagi di Gedung Serba Guna (SGG) Teluk Bintuni dibuka langsung Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren.

Pemateri dalam sosialisasi ini yakni Wempi Fimbay (Mantan Sekda Kabupaten Teluk Bintuni) dan Abdul Solichin (Tenaga Ahli Bidang Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam). Kemudian, untuk moderator yakni Anthon Rumbruren (Anggota Pogja Adat MRP).

Kegiatan ini diikuti tujuh suku yakni Suku Irarutu, Kuri, Wamesa, Sebyar, Moskona, Soubg, dan Sumuri. Kemudian, dihadiri juga oleh kurang lebih 38 anggota MRP-PB, Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Pietrus Kasihiuw, Wabup, dan Kapolres.

 

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk meminta masukan dan saran dari tujuh suku pemilik pemilik hak ulayat di Teluk Bintuni.

Lanjutnya, untuk mengawal dua agenda tersebut pihaknya telah membentuk Pansus DBH Migas dan Pansus Rekrutmen Tenaga Kerja pada Train III LNG Tangguh 2018.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk menyerap saran dan masukan dari masyarakat adat dari tujuh suku. Masukan-masukan tersebut nantinya akan menjadi suatu rekomendasi dalam rancangan, kemudian dibawa ke Pemprov dan DPR untuk dibahas,”ujar Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren dalam sambutannya.

Namun, Ketua MRP mengemukakan bahwa khusus untuk Raperdasus DBH Migas memang sudah ada di DPR Papua Barat, tetapi sampai dengan saat ini pihaknya belum memiliki dokumennya. Sedangkan, untuk Raperdasus tentang tenaga kerja atau rekrutmen masih dalam proses pengusulan.

“Rancangan sampai dengan hari ini kami belum terima, meski sudah diserahkan ke DPR Provinsi yang sementara mereka masih menyusun Perdasinya. Kami MRP sudah berkomitmen untuk menyelesaikan Perdasus DBH Migas dan Rekrutmen Tenaga Kerja Train III LNG Tangguh tahun ini,”ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, Perdasus DBH Migas dan Tenaga Kerja ini mengaku ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) yang mana Perdasus tersebut harus melindungi hak-hak masyarakat adat teruma yang berada di daerah-daerah perhasil di wilayah Papua Barat terlebih Teluk Bintuni.

Pasalnya, apabila DBH maupun Rekrutmen Tenaga Kerja masih menggunakan Pergub, maka jangan berharap para Investasi yang beroparasi di Papua Barat akan mengutamakan hak-hak masyarakat adat terutama pemilik hak ulayat dan hal ini sangat merugikan.

Menurutnya, Raperdasus DBH Migas khusus untuk di Kabupaten Teluk Bintuni pernah dirancang dan didorong ke Pemrpov dan DPR. Namun, sampai dengan saat ini tidak ada dan patut dipertanyakan. Untuk itu sambungnya, saat pihaknya mencoba mengambil langkah cepat untuk mendorong Raperdasus tersebut.

“Ini menjadi beban kami sebagai lembaga kultur tapi sebagai anak-anak adat yang punya hak atas sumber daya alam di atas tanah ini. Maka kami berharap kepada masyarakat agar bisa memberikan dukungan kepada kami,”ucap dia.

Sedangkan mengenai rekrutmen tenega kerja pada Train III LNG Tangguh, kata dia, MRP tetap fokus untuk mendorong regulasinya, namun apabila waktu tidak mencukupi dalam tahun ini. Maka, MRP akan segera mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan agar membuat Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur proses perekrutan.

“Intinya, harus dibatas non orang asli papua dalam proses rekrutmen tenaga kerja tersebut dalam hal 70 persen OAP dan 30 non-OAP supaya semua bisa berjalan dengan baik,”tegasnya.

Selain itu, Ketua MRP mengutarakan, pihaknya telah melayangkan surat ke pemerintah daerah 13 kabupaten dan kota terkait pembentukan kantor perwakilan MRP. Maka, dalam tahun ini pihaknya sudah bisa melakukan kerjasama dengan masing-masing lembaga masyarakat adat.

Sementara Bupati Pietrus Kaisiuw menyampaikan bahwa pihaknya sangat menapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan MRP Provinsi Papua Barat.

“Ya, saya berharap kepada MRP untuk terus membantu pemerintah daerah mengawal dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam bentuk sebuah regulasi seperti Perdasus DBH Migas dan Rekrutmen Tenaga Kerja pada LNG Tangguh,”sebut Bupati.

Dia juga berharap kepada masyarakat adat tujuh suku agar dapat memberikan masukan mengenai hak-hak yang harua di lindungi dengan regulasi. “Kami dari pemerintah sangat setuju apabila dalam rekrutmen nanti, LNG Tangguh priotaskan OAP 90 persen,”tandas Bupati. [RED/ONE]

8 KOMENTAR

  1. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite
    justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of.
    I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries
    that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail
    upon the top as well as defined out the whole thing without having
    side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more.
    Thanks

  2. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has
    aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist other customers like
    its aided me. Good job.

  3. I have read so many posts regarding the blogger
    lovers except this post is truly a pleasant
    paragraph, keep it up.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here