‘MISKIN ITU TIMPANG’

19

(Sebuah potret kemiskinan di Maluku)

 

Oleh: Muharam Yamlean

Staf pengajar di STKIP Panca Sakti, AMIK Wahana Mandiri;

Ketua Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana  Universitas Negeri Jakarta

 

“tanah kami tanah kaya

laut kami laut kaya

kami tidur di atas emas

berenang di atas minyak

tapi bukan kami punya

semua anugrah itu

kami cuma berdagang buah-buah pinang”

Franky Sahilatua ~ (lirik lagu “Suara Kemiskinan”)

Ketika mendengar kata “miskin”, maka lebih-kurang, yang ada dalam benak kita adalah segala sesuatu tentang penderitaan, kesengsaraan, keterbelakangan, ketertinggalan, dan sejenisnya. Miskin acapkali diidentikan dengan hidup yang jauh dari standar cukup, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maupun jangka panjang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (2012), kata “miskin” diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan, papa, sangat melarat.

Miskin atau kemiskinan itu sendiri senantiasa ditandai dengan adanya ketimpangan sosial. Sebuah ketimpangan sosial dapat diukur melalui seberapa besar kegagalan mewujudkan keadilan sosial, politik, hukum, budaya, pun gender. Dalam konteks ini, mestinya sudut pandang tentang kemiskinan tidak sekadar dilihat secara numerik, tapi juga sekaligus menyasar segala hal yang mendasarinya. Sehingga alasan tentang kemiskinan tersebut terkesan tidak hanya sebatas ‘berbalas pantun’ kekuasaan oleh para pialang kuasa.

 

Sebuah Kritik

Dalam sebuah catatan opini bertajuk

“Pembangunan di Tahun Politik” oleh M Ikhsan Modjo (Technical Advisor UNDP), edisi Kompas, 29 Desember 2017 belum lama ini, menyebutkan bahwa pada 2017, angka kemiskinan, walau turun ke angka 10,64 persen, masih di bawah target sebesar 10,5 persen yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara di saat yang sama, INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) melakukan pengukuran penilaian warga mengenai ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia selama tahun 2016/2017. Hasilnya menunjukan bahwa dalam penilaian warga ada kenaikan ketimpangan sosial, di mana indeks ketimpangan berubah dari 4 menjadi 5,6. Artinya, setiap warga menilai ada 5-6 ranah yang timpang di Indonesia. Indeks ketimpangan di tahun 2017 tergolong tinggi.

Beberapa sajian data tersebut di atas, menunjukan bahwa usaha pemerintah, terutama untuk menanggulangi masalah kemiskinan di negeri ini masih terkesan setengah hati—untuk tidak disebut kurang hati-hati. Hal ini tentu berlaku umum bagi setiap level elit pemerintahan secara kelembagaan. Baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di pusat pun daerah. Ini sekaligus menandai belum begitu memadainya political will yang dibangun oleh pemerintah itu sendiri dalam kerangka mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang pro (kesejahteraan) rakyat. Sehingga, boleh jadi, tepat di sinilah celah bagi adanya ketimpangan. Yang berarti juga mengisyaratkan terbukanya ruang-ruang kemiskinan. Pemerintah (Negara) dengan demikian, secara tak langsung, bisa disebut merupakan a part of condition yang sebenarnya turut melanggengkan kemiskinan terus terjadi di negeri ini.

Bukan tanpa alasan, terjadinya kemiskinan itu bermula dari adanya ketimpangan. Amartya Sen (1982) misalnya, menekankan bahwa penting untuk melihat ketimpangan berdasarkan kesempatan (kapabilitas dasar: pendidikan dan kesehatan) dan ketimpangan berdasarkan proses (demokrasi, kemampuan mengontrol sumber daya, dan lingkungan). Dari situ, muncullah kategorisasi kemiskinan yang diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, pengangguran. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada di sekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah.

Kedua, tingkat pendidikan yang rendah. Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Ketiga, kebudayaan. Sebuah kebudayaan kemiskinan merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, tidak memiliki kreativitas dan menganggap bahwa kemiskinan merupakan satu takdir atau kodrat dari Tuhan kepadanya. Kebudayaan seperti yang kerap kali menghambat manusia untuk maju dan menjauhkan dirinya dari masalah kemiskinan.

Keempat, struktural. Pada tahap ini, kemiskinan kerap kali muncul bukan karena orang miskin tidak ingin berusaha “malas” tetapi karena sistem dan struktur sosial sendirilah yang tidak bisa menghadirkan kesempatan-kesempatan untuk orang bekerja. Bahkan struktur sosial terkadang tidak bisa atau mampu menghubungkan orang miskin dengan sumberdaya alam yang ada. Orang-orang miskin yang tergolong di dalam kemiskinan akibat struktural adalah, buruh,tani, nelayan, dan lain-lain. Kemiskinan struktural itu sendiri muncul karena adanya ketidakberpihakan pemerintah terhadap orang miskin itu sendiri.

Dalam konteks Maluku, mestinya masalah kemiskinan harus direspons secara tegas. Di samping objektif dan terukur. Beberapa kategorisasi di atas, misalnya, bisa menjadi standar menakar sejauh mana upaya bersama mencari solusi yang tepat sebagai sesama anak negeri agar secepatnya keluar dari penyakit kemiskinan yang semakin mewabah itu? Tentunya, dengan tetap mendasari beberapa kategorisasi kemiskinan tersebut di atas sebuah kesadaran akan adanya ketimpangan. Dengan demikian, masihkah pantas bernyanyi merdu tentang: “biar miskin asal bahagia?”

 

Potret Maluku

Tak bisa disangkal, ketimpangan memang menjadi alasan utama bagi ukuran kemiskinan itu sendiri. Maluku dalam hal ini merupakan  sebuah potret dari apa yang dimaksud tersebut. Potret tentang orang-orang kalah (the lost generation) yang kian terus di-streotype masuk ke dalam makna (kekalahan)-nya. Suatu polarisasi kekuasaan yang telah begitu lama dipraktikkan semenjak era kolonial, ditandai dengan masuknya bangsa-bangsa Eropa di kepulauan Nusantara, terutama di Maluku.

 

Panjaitan & Topatimasang, dkk. (1993), dalam sebuah hasil pengamatannya pernah menyatakan, bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi konteks makro yang melatari sejarah pelabelan Maluku sebagai sebuah potret tentang orang-orang kalah itu, antara lain: serbuan modal ([the big] capital invansion), pemusatan kekuasaan ([over]-centralization of power), dan pemaksaan nilai-nilai (imposition of [the strange]). Ketiga faktor itu tentu didalangi oleh subjek-subjek kekuasaan yang haus kuasa demi memenuhi hasrat berkuasa mereka. Subjek yang dimaksud tak lain ialah bangsa-bangsa penjajah dahulu, yang secara bergantian datang dan menguasai Maluku. Termasuk di dalamnya ialah para memimpin boneka (Sultan, Raja, dan sederajatnya) yang mudah dikendalikan.

Dari ketiga faktor utama tersebut, setidaknya dapat memberi pemahaman kepada kita bahwa sebagai sebuah negeri kepulauan dengan sejarah panjang tentangnya, justru tidak lepas dari permainan dadu kekuasaan, di mana  rakyatnya  sendiri (kerap harus) menjadi tumbal. Dari situ pula, maka ketimpangan mestinya dapat dinilai juga sebagai akibat dari adanya tumbal kekuasaan. Sehingga persoalan kemiskinan dalam arti yang lebih mengakar tidak hanya dilihat semata  dalam pengertian yang formal statitistik dengan aroma khas biroktatistik. Akan tetapi, ia (kemiskinan) seyogyanya dapat ditakar terutama dalam ruang-ruang historis.

Watubun, dalam buku “Maluku: Staging Point RI Abad 21”, mengemukakan tentang betapa pentingnya nilai sejarah untuk mengukur posisi tawar Maluku hari ini sebagai sebuah episode “lepas landas”,–meminjam istilah Rostow–di mana sudah saatnya Maluku sampai pada titik aktualisasi diri dalam menentukan arah  pembangunan nasional maupun global. Tentunya anggapan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat sudah sekitar delapan abad (800 tahun) lalu, Maluku (manusia dan sumberdaya alamnya) senantiasa dieksploitir menjadi objek-objek pemberi keuntungan yang melimpah bagi  pihak luar. Atau dengan kalimat yang lebih realistis, sebagai objek pemiskinan bagi rakyat Maluku sendiri.

Menurut Watubun, nilai sejarah Maluku itu sendiri ditentukan pada dua hal. Pertama, sejak digambarnya peta dunia pertama kali oleh Mohammad al-Idrisi pada tahun 1154 di Istana Roger King, Sisilia, Italia. Nilai sejarahnya bahwa terbukti bumi itu bulat. Hal itu pula yang menginspirasi ekspedisi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Portugal dan Spanyol sampai ke kepulauan rempah-rempah (the spice islands), Maluku. Hingga tercetusnya perjanjian Tordesilas (1494) dan Saragosa (1529) antara kedua bangsa Eropa tersebut, jauh sebelum korporasi terbesar dunia pertama yang didirikan oleh Belanda bernama VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) menancapkan kaki di “bumi para raja” itu pada tahun 1602.

Kedua, nilai historis dan strategi Maluku bagi Amerika Serikat di Asia yang terjadi pada perang Pasifik tahun 1941-1945 atau Perang Dunia II di Asia Pasifik antara kekuatan AS dan Sekutu (Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Belanda) versus Jepang (Watubun, 2017: 108). Tentunya, nilai sejarah tersebut dilihat berdasarkan hierarki terjadinya peristiwa pelibatan Maluku sebagai titik zona penentu dan rivalitas pengaruh kekuatan super power dunia.

Maka, jika diasumsikan antara peristiwa  historis dengan kondisi hari ini, sebenarnya realitas kemiskinan yang terjadi di Maluku lebih identik diakibatkan oleh proses-proses kekuasaan. Begitu sibuknya para elit kita bermain ‘enggo sambunyi’ politik untuk menemukan celah-celah kekuasaan untuk dimanfaatkan, tetapi lupa–jika bukan amnesia–bahwa telah berabad-abad lamanya nasib Maluku masih terus terkatung-katung dengan wajah kemiskinannya yang begitu memprihatinkan. Wajar saja jika rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Maluku hari ini di peringkat provinsi termiskin ke 4 di Indonesia (BPS, 2017).

Meskipun tidak mesti hanya dalam kerangka numerik, tapi sebagai data yang justru menegaskan peristiwa historis tersebut rasanya penting untuk disampaikan. BPS provinsi Maluku, berdasarkan survey Sosial Ekonomi Nasional, merilis bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi Maluku sebanyak 327,7 persen di tahun 2016. Angka ini cenderung stabil pada tahun 2013 yang mencapai 315,21 persen dan tahun 2014 mencapai 307,00 persen. Sedangkan di tahun 2012, meningkat hingga mencapai 333,6 persen. Sementara di tahun 2015, mencapai 328,4 (Sumber: Provinsi Maluku Dalam Angka 2017).

Pertanyaannya, mengapa secara statistik menunjukkan realitas kemiskinan di Maluku demikian? Sebab masih terus ada ketimpangan yang diproduksi, terutama dalam kerangka politik kekuasaan. Jadi, MISKIN itu TIMPANG, bukan BAHAGIA!

Terima kasih.

19 KOMENTAR

  1. We’re a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
    Your website offered us with helpful info to work on. You have performed an impressive job and our entire neighborhood
    will probably be grateful to you.

  2. wonderful points altogether, you just received a emblem new reader.
    What could you recommend in regards to your put up
    that you just made a few days in the past? Any certain?

  3. An interesting discussion is worth comment. I do believe that you ought to write more about this subject matter, it might not be a taboo
    matter but generally people do not discuss these subjects.
    To the next! Best wishes!!

  4. Spot on with this write-up, I really believe that this web
    site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read through more,
    thanks for the advice!

  5. Your style is so unique in comparison to other
    folks I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you have
    the opportunity, Guess I will just book mark this page.

  6. Hi there, I discovered your blog via Google at the same time as
    looking for a related topic, your web site came up, it appears to
    be like great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

    Hi there, just was aware of your weblog thru Google, and found
    that it is really informative. I am gonna watch
    out for brussels. I’ll appreciate if you happen to proceed this in future.
    Lots of other folks will be benefited out of your writing.
    Cheers!

  7. Indometacina In English For For Sale Discount Online Asthma Inhalers viagra Vendita Priligy On Line Is Amoxicillin A Blood Thinner Quando Cialis Non Funziona

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here