Menyambut MayDay 2018, Koalisi Buruh Sawit Menuntut Pemerintah Berikan Pelindungan Kerja Buruh Sawit

0

Jakarta, braind.id – Bertempat disebuah rumah makan di Cikini, Jakarta (29 April 2018), Koalisi  Buruh Sawit mengadakan konfrensi pers dalam rangka menyambut MayDay 2018. Dalam konfrensi pers tersebut merka Menuntut Pemerintah memberikan Pelindungan Kerja Buruh Sawit

mengatakan, “Penegakan Hukum yang lemah karena pembiaran terjadinya eksploitasi buruh sawit akibat dari target kerja terlampau tinggi dan tidak manusiawi, minimnya perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, diskriminasi terhadap buruh perempuan juga keberadaan Pekerja Anak. Tidak luput Praktik upah murah yang melanggar ketentuan upah minimum dan Kebebasan berserikat yang masih menjadi barang langka. Serikat buruh independen masih mengalami pemberangusan dan intimidasi dari pengusaha.”

“Ketiadaan peraturan khusus yang menjamin hak-hak buruh sawit. Selama ini jaminan perlindungan yang ada dalam undang-undang ketenagakerjaan UU No. 13/2003 gagal memberikan perlindungan pada buruh sawit karena landasan kriteria UU Ketenagakerjaan adalah sektor manufaktur, contohnya: jam kerja, beban kerja (3.000 kalori/ hari), peralatan kerja, dan ketersediaan teknologi. Sifat pekerjaan di perkebunan sama sekali berbeda, dimulai dengan kebutuhan kalorinya yang jauh lebih tinggi dan penerapan beban kerja yang tidak bisa hanya ditetapkan berdasarkan waktu kerja. Saat ini, kebutuhan perlindungan hak pekerja di sektor pertanian/perkebunan sungguh sangat mendesak,” ujar Natal lagi.

Natal Sidabutar Sekjend SERBUNDO

Selain itu, Koalisi Buruh Sawit juga mengajukan tuntutan pada peringatan MayDay 2018  kepada Pemerintah, yaitu: Pemerintah Indonesia agar melindungi, memenuhi dan menghargai secara penuh hak-hak dasar buruh perkebunan kelapa sawit, melalui pengadaan peraturan perundang-undangan khusus untuk buruh perkebunan kelapa sawit dengan cara meratifikasi Konvensi ILO No. 110 tahun 1958 tentang Perkebunan dan Konvensi ILO No. 184 tahun 2001 Tentang Kesehatan, Keselamatan Kerja di Perkebunan yang mengatur keterlibatan perekrutan pekerja migran, kontrak kerja, upah, libur dan cuti tahunan yang dibayar, istirahat mingguan, perlindungan kehamilan, kompensasi pekerja, hak untuk berorganisasi dan perundingan bersama, kebebasan berserikat, inspeksi ketenagakerjaan, perumahan, dan perawatan medis.

Meraka juga menuntut Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Ketenagakerjaan dan/atau DPR segera merumuskan dan mengesahkan Peraturan Khusus UntukPerlindungan Buruh Pada Sektor Minyak Sawit yang melindungi hak-hak buruh sawit dan melakukan penegakan hukum dan penindakan yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak buruh sawit. (ME)

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here