LMA PB Angkat Bicara Soal AMDAL BP Tangguh LNG Bintuni

0
Sekretaris LMA Provinsi Papua Barat, George Dedaida

PAPUA BARAT, braind.id – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat angkat bicara soal keluhan masyarakat adat Suku Sumuri terkait kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) BP Tangguh LNG Bintuni.

Sekretaris LMA Provinsi Papua Barat, George Dedaida mengatakan, daeri informasi yang diketahui pihaknya bahwa masyarakat suku sumuri meminta AMDAL BP Tangguh LNG ditinjau kembali.

“Jadi, kami berharap agar pemerintah dan perusahan dapat meninjau kembali AMDAL tersebut dan dapat melibatkan masyarakat suku sumuri sebagai pemilik hak ulayat,”kata Sekretaris LMA Provinsi Papua Barat, Syors George Dedaida kepada braind.id, di secretariat LMA, Senin (5/3/2018).

Lanjutnya, supaya kompensasi wilayah yang diambil perusahan untuk di eksploitasi itu bisa ada timbale balik daripada wilayah yang diambil. Dimana, masyarakat pemilik hak ulayat bisa mendapat bagian dari hasil sumber daya alam (SDA) yang diambil perusahan.

“Selain itu, bagaiman nanti ruang-ruang hidup dari masyarakat adat tersebut dan ini harus dibicara baik di dalam AMDAL itu, karena masyarakat suku sumuri yang langsung terkena dampak langsung dari operasi perusahan,”bebernya.

Maka, sebut dia, akibat daripada eksploitasi kawasan wilayah adat mereka (masyarakat adat), untuk itu pihaknya meminta agar AMDAL perusahannya segera ditinjau kembali dan diperbaiki.

“Supaya jangan sampai nanti suku ini terkena dampak yang merugikan, akibat dari eksploitasi tambang dan menimbulkan lingkungan yang tidak baik dan tercemar. Ya mereka ini nanti mau dikemanakan, padahal mereka ini hidup di ruang-ruang adat mereka dan itu tidak boleh terjadi,”ujarnya.

Disamping itu, dia mengemukakan juga terkait batasan ruang laut di sekitar perairan teluk bintuni. Dimana, ruang laut ini merupakan tempat masyarakat adat tersebut mancari nafkah sudah dari turun temurun.

“Jadi, kami sarankan AMDAL itu harus ditinjau kembali dan harus diberikan ruang sebagai wujud mata pencarian mereka yang sebagian besarnya dilaut. Artinya, kebiasaan atau buaya melaut mereka ini juga harus dijaga dan tidak boleh dilarang. Tapi jika dilarang kompensasinya apa,”tuturunya.

Oleh sebab itu, dirinya berharap juga kepada MRPB dan DPR Fraksi Otsus bisa bersinergi serta duduk bersama melihat persoalan yang terjadi pada masyarakat adat pemilik hak ulayat yang digunakan perusahan untuk beroprasi. [fg]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here