LIPI Menilai Medsos Salah Satu Wadah Menyebarkan Distorsi Informasi

0

JAKARTA braind.id – Penilaian yang disimpulkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui penelitian tentang intoleransi dan radikalisme yang dilakukan Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK).

Fenomena intoleransi terhadap kelompok minoritas agama atau etnik dinilai masih kerap terjadi di beberapa daerah Indonesia. Media sosial (Medsos) pun menjadi salah satu wadah menyebarkan distorsi informasi soal ujaran kebencian secara bebas.

Ketua Tim Peneliti Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Cahyo Pamungkas mengatakan, intoleransi terhadap kelompok agama atau etnik berbeda disebabkan oleh penyebaran berita-berita bohong serta ujaran kebencian. Selain itu, perasaan terancam terhadap kelompok lain juga menjadi latar belakang.

“Perkembangan media yang pesat selain membawa dampak positif juga harus diakui berdampak negatif dalam kaitannya dengan intoleransi dan radikalisme di Indonesia. LIPI berupaya merespon fenomena ini melalui penelitian empiris multidisipliner,” katanya. Selasa (30/10/2018), saat pemamparan hasil penelitian, di Hotel Ibis, Slipi, Jakarta Barat.

“Metode penelitian yang digunakan mencakup survei nasional terhadap 1.800 responden di sembilan provinsi, dan analisis diskursus serta jaringan terhadap sejumlah media sosial dan media online,” kata Cahyo,

Ujaran kebencian dapat ditandai dengan bentuk-bentuk ujaran yang merendahkan kelompok lain yang dianggap berbeda.

Penelitian ini juga menemukan menguatnya sentimen konservatisme agama di masyarakat bukan hanya ekspresi kultural dan ideologi.

“Hal ini, kata dia, rentan dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk mendapatkan sumber daya ekonomi maupun politik. Meski secara kehidupan sosial masyarakat relatif toleran, imbuh Cahyo, secara politik ada penolakan kuat terhadap pemimpin berbeda agama,” ujarnya.

Temuannya mendapati pula sejumlah ujaran kebencian muncul dengan sistematis dibuat oleh kelompok sosial tertentu. Tujuannya menciptakan narasi negatif yang telah berimplikasi pada dekonstruksi makna dan semangat kebangsaan.

Walau pun pemerintah telah menetapkan UU ITE, akan tetapi dalam praktiknya penerapan undang-undang ini terkesan agak hati-hati.

“Temuan tim peneliti menunjukan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap berita-berita palsu di media sosial dapat dikatakan tinggi,” ungkap Cahyo. (dade)