Lindungi Hak Cipta, Menkumham Resmi Lantik 9 Orang Anggota Komisioner LMKN

0

JAKARTA, braind.id Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, resmi melantik sembilan orang Anggota Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan satu Komisioner Perwakilan Pemerintah dari pihak Kemenkumham. Adapun, mereka yang terpilih ini mengalahkan 45 calon Komisioner yang terdaftar.

Acara Pelantikan Anggota Komisioner Lembaga Manajemen.Kolektif Nasional (LMKN), di Lounge Lantai 7 Gedung Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. Selasa (29/01/2019).

“Secara resmi dilantik jadi Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, UU tentang hak cipta bermaksudkan menghargai eksistensi dan melindungi hak ekonomi maupun kreativitas,” kata Yasona Laoly.

Adapun kesepuluh orang yang dilantik antara lain Yurod Saleh sebagai Ketua LMKN, James Freddy Sundah dan Rapin Mudiardjo Kwaradji sebagai Anggota Bidang Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat, Marulam Juniasi Hutauruk dan Rien Uthami Dewi sebagai Anggota Bidang Hukum dan Litigasi,

Serta, Irfan Aulia dan Ebiet G Ade sebagai Teknologi Informasi dan Database Musik, Yessi Kurniawan, Adi Adrian sebagai Kolektif Royalti Lisensi, dan sementara Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Mola Karim Tarigan.

Dalam acara pelantikan tersebut, Yasona juga membacakan sumpah jabatan kemudian diikuti oleh kesepuluh komisioner LMKN, lalu melakukan Penandatanganan Nota Integritas.

“Dari sembilan Anggota Komisioner LMKN bersumpah menurut agama masing-masing ketauhilah disaksikan oleh tuhan yang maha mengetahui kesadaran dan kemauan sesungguhnya, janji terhadap tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan keikhlasan dan kejujuran,” terangnya.

Usai membacakan sumpah jabatan, Yasona Laoly meminta agar kesepuluh komisioner LMKN bisa bekerja keras melindungi hak cipta dan menyejahterakan bangsa dengan mendapatkan hak dana royalty.

Sekadar informasi, pemilihan dan pelantikan komisioner LMKN ini merujuk kepada ketentuan Pasal 87 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. (dade)