Kuasa Hukum Tidak Terima Putusan Pengadilan Agama Depok

9

DEPOK braind.id – Tim Kuasa Hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Merah Putih (RMP), tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama (PA) Depok dan akan melaporkan kepihak kepolisian terkait perkara tersebut. (04/10/18)

Satu diantara Kuasa Hukum LBH RMP Atiek Warih Setiawaty mengatakan, dalam waktu dekat akan melaporkan putusan letak sita sembrono dan gegabah.

Lanjut Atiek menjelaskan, perkara nomor 3323 PA Depok ke Mabes Polri dengan tuduhan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap milik orang lain tanah seluas 400 M2 yang bukan pihak dalam perkara tersebut, mengakibatkan kerugian yang fatal bagi pemilik tanah.

Sementara, Ketua Tim kuasa Hukum LBH RMP Marihot Siahaan mengungkapkan, protes soal perkara tersebut.

“Protes kami bahwa putusan sela majelis tentang letak sita itu keliru, sembrono dan gegabah dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Depok tak digubris, malah kami disuruh majelis untuk melapor ke polisi, ya kami akan melaporkan karena disuruh majelis hakim,” ujar Marihot, kepada awak media.

Lanjutnya menerangkan, adalah Putusan Sela Majelis Hakim PA Depok Perkara Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA. Dpk, tanggal 24 Juli 2018 yang memerintahkan dilakukan Peletakan Sita Jaminan terhadap objek perkara berupa tanah seluas 670 m2 sesuai SHM No 280 Tanggal 27 April 1979 atas nama Drs Koentjoro.

Lalu, marihot menjelaskan, Berdasarkan Putusan sela itu, lalu Juru Sita PA Depok, Pepen S. Ag. meletakkan sita jaminan dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA.Dpk pada hari Jumat 10 Agustus 2018 terhadap tanah SHM terhadap tanah seluas 670 M2 dalam SHM Nomor 280 Tanggal 27 April 1979.

Menurut Marihot, putusan sela itu diputus majelis hakim tanpa didahului pemeriksaan bukti bukti, dan juga tanpa dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat tertanggal 15 Nopember 2001.

“Fatalnya, letak Sita itu juga keliru karena dilakukan terhadap asset tanah milik orang lain yang bukan pihak dalam perkara ini, tentu orang lain itu mengalami kerugian yang fatal,“ kata Marihot.

Masih menurut Marihot, Pihak yang dirugikan telah memberi data kepadanya, untuk diteruskan diberikan kepada Majelis Hakim perkara Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA.Dpk, berupa Putusan Perkara dari PN Depok Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Dpk tanggal 28 Juni 2018, yang menyatakan bahwa SHM 280 yang luasnya 670 M2, sebagian tanah yang seluas 400 M2 adalah milik orang lain sehingga SHM 280 tersisa 270 M2.

“Seluas 400 M2 dari luasan 670 M2 tanah itu telah dijual Drs. Koentjoro kepada Ricky Sitorus. Jual Beli itu telah pula dikuatkan dalam putusan PN Depok Nomor 110 dan putusan itu sudah inkrach (sudah berkekuatan hukum tetap), dan Ricky Sitorus bukan pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 3323 tersebut, makanya putusan itu keliru dan gegabah,” pungkas Marihot. (OP)

Comments are closed.