Kondisi Para Tahanan Dan Napi, Kebutuhan Penyelamatan Diri Dampak Gempa

6

JAKARTA, braind.id – Kondisi para tahanan dan narapidana di lapas Palu, Rutan Poso dan Rutan Donggala, semata-mata ini terjadi sebagai kebutuhan penyelamatan diri atas dampak gempa di wilayah tersebut secara nyata rusak serta mengancam keselamatan mereka (narapidana dan tahanan).

Namun, secara etika dan moral hukum, hal ini dapat dimaklumi, karena secara naluriah mereka butuh keselamatan jiwa, juga informasi tentang kondisi keluarga mereka di luar.

“Hal ini terbukti dengan sebagai besar mereka yang kembali melaporkan diri ke lapas rutan. Ia tidak sempat terjadi adanya provokasi perlawanan dengan pembakaran oleh penghuni Rutan Donggala,” kata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, Senin (1/10/18)

“Lumpuhnya penyelenggara layanan, khususnya layanan makan serta kondisi hunian yang belum seutuhnya dapat dipergunakan, menjadi pertimbangan mereka tetap berada dimasyarakat atau dekat dengan keluarga,” ujar Sri Puguh Budi Utami, saat acara Konferensi Pers, di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jl. Veteran No. 11, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Sri mengungkapkan akan mempertimbangkan situasi kedaruratan dan akan menentukan batas maksimal kepada tahanan dan narapidana sebagai komitmen menjalani tindak pidana.

Lalu, Kami akan melakukan relokasi pembangunan seutuhnya di Rutan Donggala, mengambil langkah cepat bersama jajarannya, merespon situasi darurat dampak gempa karena seutuhnya tidak dapat berfungsi pasca pembakaran.

“Pemulihan bangunan tingkat berat akan dilakukan di Lapas Palu, tembok antar bangunan dan tembok luar yang roboh sedang dilaksanakan Rutan Parigi dengan pembangunan pemulihan tingkat ringan dilakukan di Rutan Palu terhadap keretakan di bagian dalam rutan,” terangnya.

“Kami juga mengusulkan kepada Bapak Menteri untuk menetapkan kondisi Pemasyarakatan di Palu dan sekitarnya sebagain Wilayah Darurat Gempa,” ujarnya.

Saat ini terdapat 15 UPT di wilayah Sulawesi Tengah dan 8 di antaranya terkena dampak gempa.

Sedangkan jumlah hunian keseluruhan sebanyak 3220 orang narapidana dan tahanan, over 123 persen dari kapasitas seharusnya Pimpinan wilayah telah melakukan koordinasi dengan pihak pemda dan kami berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, BAPPENAS, dan BNPB untuk dukungan kebutuhan darurat dan upaya pemulihan.

“UPT yang berdampak gempa adalah Lapas Palu, Rutan Palu, Rutan Donggala, Cabang Rutan Parigi, Rutan Poso, Bapas, Palu, LPKA Palu, LPP Palu,” ucapnya.

“Kami juga akan melengkapi pandataan tahunan dan narapidana yang berada di luar atas situasi penyelamatan dari robohnya bangunan dan rutan, serta menetapkan masa transisi sebagai respon situasi tanggap darurat, dengan himbauan wajib lapor sampai dengan dapat berfungsinya secara utuh layanan lapas dan rutan,” ungkap Sri.

Untuk kepentingan pengendalian dan ketertiban keamanan lapas rutan, pihak wilayah dan lapas rutan berkerjasama dengan Kepolisian dan TNI.

“Saya menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat Palu dan sekitarnya. Terkhusus keluarga besar Pemasyarakatan petugas dan penghuni lapas rutan, mari kita kuatkan doa bersama-sama kita bangun dan bangkit. Percayalah bantuan Tuhan YME akan selalu bersama kita,” pungkasnya (dade)

6 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here