Komisi I DPRD KLU Pertanyakan Keabsahan Jual Beli HGB di Gili Trawangan

0

Jakarta – braind.id – Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara mempertanyakan legalitas dan dasar dugaan diperjualbelikannya Hak Guna Bangunan (HGB) atas sebidang tanah di Gili Trawangan dari pemegang kepada investor, PT. Berkat Air Laut (BAL). Terlebih lagi, pihak jual beli itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemberi HGB (Pemerintah Lombok Barat selaku pemberi HGB kepada pemegang pertama) dan Badan Pertahanan Nasional (BPN).

“Ini merupakan tanah HGB milik seseorang yang dijual kepada PT. BAL (investor air bersih). Pertanyaan kami, bagaimana tanggungjawab pemegang HGB kepada pemerintah atas kepemilikan hak guna bangunan aset tersebut. Karena kami juga mendengar kabar bahwa sampai saat ini, PT. BAL tidak direspon untuk balik nama HGB tersebut,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto, SH., via telpon.

Saat dikonfirmasi, Ardianto yang tengah berada di Makassar ini mengatakan Pemerintah melalui instansi terkait harus tegas menyikapi dugaan jual beli HGB ini. Sepengetahuannya, areal HGB atas nama pribadi milik (inisial) H.FM, seluas 800 m2 itu dihargai sebesar Rp 400 juta dengan dibayarkan selama 2 tahap. Tahap pertama berupa deposit senilai Rp 150 juta pada kurin waktu Mei 2011. Dan sisanya sebesar Rp 250 juta dibayarkan setelah PT. BAL mengantongi Izin Peruntukan, IMB, HO, dan rekomendasi dari Bupati Lombok Utara ketika itu.

Seiring waktu, BAL telah berproses hingga melakukan jual beli air bersih sampai saat ini. Dimana, jual beli air bersih BAL pun akhirnya tersandung kasus hukum di Polda NTB.

“Kita tidak ingin ada oknum lain yang dengan bebas memperjual-belikan HGB, HGU atau hak guna lainnya untuk kepentingan pribadi. Sebab pemerintah saat memberi hak guna investasi, maka yang bersangkutan harus melakukan aktivitas usaha itu. Kalau itu dibiarkan, saya yakin mereka juga mau mengajukan HGB lalu menjualnya kepada investor,” cetusnya.

Namun demikian, Ketua Fraksi Hanura di DPRD KLU ini juga berpendapat bahwa secara prinsip mendukung langkah investasi pengusahaan air bersih di wilayah Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Terlepas dari apakah lahan tempat berusaha diperoleh dengan jual beli HGB, itu persoalan lain.

Wilayah 3 Gili, sambung dia, harus mendapat feedback dari pemerintah mengingat 3 pulau destinasi wisata funia itu telah menyumbang 70 persen dari total PAD Lombok Utara.

“Langkah PDAM yang membuka KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha) dengan PT. Tiara Cipta Nirwana di Trawangan juga kita dukung. Tapi harus diingat bahwa pada zaman Direktur PDAM sebelumnya, Tiara Cipta sudah diajukan ke BPKP untuk diverifikasi dan sampai pada kesimpulan perusahaan ini tidak memenuhi syarat.”

Atas alasan itu, Ardianto berharap agar pemerintah dan PDAM memberi ruang bagi calon investor lain untuk mengajukan ekspose. Setidaknya pemerintah bisa memperoleh perbandingan diantara sekian banyak tawaran investasi air bersih yang diajukan perusahaan.

“Inti dari investasi air bersih di Gili adalah bahwa perusahaan tidak mengebor sumur tetapi mengolah air laut. Siapapun investornya kalau ngebor, saya juga tifak setuju,” tandasnya. (Romadhan Reubun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here