Koalisi untuk Buruh Sawit Indonesia Menuntut Penerapan Industri Sawit Berkelanjutan dan Penghormatan Hak Buruh

3

Jakarta – braind.id – Koalisi untuk Buruh Sawit Indonesia melakukan konfrensi pers di Ruang Kekini, Cikini – Jumat (24/11/2017). Koalisi untuk Buruh Sawit Indonesia merupakan kumpulan dari beberapa organisasi masyarakat sipil (NGO) dan serikat buruh yang tergerak dan peduli akan isu perburuhan dan HAM di sektor industri kelapa sawit.

Menjelang pelaksanaan Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ke-15 yang akan diselenggarakan pada 28 November 2017 di Bali mendatang. Koalisi Untuk Buruh Kelapa Sawit Indonesia menilai bahwa penerapan standar sertifikasi sawit RSPO masih memperlihatkan beberapa kelemahan. Standar RSPO dinilai belum terimplementasi secara menyeluruh di rantai pasok kelapa sawit karena masih banyak terjadi eksploitasi buruh sawit.

Hadir sebagai pembicara, Herwin Nasution (OPPUK) dan Rahmawati Retno Winarni atau Wiwin (TuK Indonesia) dengan moderator Niken A. Wulan (TURC).

“Jumlah pekerja sawit di Indonesia ditenggarai mencapai 16 juta orang, dimana mayoritas berstatus buruh harian lepas tanpa ada kepastian dan perlindungan hukum,” kata Herwin.

Lanjut Herwin, mereka dihadapkan dengan target kerja yang sangat tinggi, sehingga membuat istri dan anak mereka bekerja demi membantu mencapai target, upah yang diterima oleh buruh sawit seringkali berada dibawah standar minimum dan sering dikenakan berbagai denda/potongan apabila melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan.

Sementara Wiwin (TuK Indonesia) memaparkan tentang pendanaan di sektor kelapa sawit dari sisi hutang dan penjaminan, selama periode 2010 – 2016 lembaga keuangan sudah menyediakan 36 Milyard Dollar dalam bentuk hutang dan penjaminan kepada 85 saja yang terbesar. Dari jumlah tersebut 11,4 Millyard Dollar berasal dari bank-bank malaysia, artinya bank-bank Malaysia mereka sudah menyediakan 32% dari pembiayaan untuk perusahaan terbesar di dunia ini. Dan 56% disediakan untuk Southeast Asia.

“Dari data ini kami bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya, lembaga pendana Malaysia menjadi penyandang dana terbesar kelapa sawit di Southeast Asia, terutama di Indonesia dan Malaysia,” lanjut Wiwin.

“Hasil pelacakan TuK Indonesia, salah satu Bank terbesar dari Malaysia adalah satu-satunya pemodal atau penyandang dana minyak sawit dan dia mencapai 11% dari seluruh dana di sektor ini, ” ujar Wiwin.

Menurut Wiwin, yang tidak muncul sama sekali dalam value chain adalah buruh, uang sebanyak tadi yang real,   yang didapat dari keringat buruh kelapa sawit, tapi apakah pernah ada pembahasan yang cukup mengenai ini, padahal kontribusinya sudah begitu banyak pada perekonomian.

Patut disayangkan bahwa berbagai temuan investigasi yang berdasarkan fakta di lapangan justru dianggap oleh Pemerintah sebagai kampanye hitam terhadap produksi kelapa sawit Indonesia. Pemerintah seharusnya tidak bersikap reaktif dan harus mampu intropeksi untuk memperbaiki kondisi kerja buruh sawit. Salah satunya adalah dengan memperkuat pengawasan di perkebunan kelapa sawit, menerapkan sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan dan menerbitkan payung hukum yang mengakui keberadaan dan menjamin hak buruh kelapa sawit.

Sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih belum menerbitkan payung hukum yang khusus mengatur tentang perlindungan sekitar 16 juta buruh kelapa sawit. Pemerintah Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi ILO yang terkait dengan pekerja perkebunan.

Dalam siaran persnya, Koalisi untuk Buruh Sawit Indonesia menyerukan kepada RSPO  untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap penerapan standar etik perburuhan, termasuk diantaranya kebebasan berserikat, upah layak, penghapusan buruh kontrak dan buruh anak serta perlindungan hak-hak buruh di seluruh mata rantai produksi.

Selain itu, RSPO juga haru meningkatkan inklusivitas dengan merangkul lebih banyak serikat buruh untuk duduk dalam forum pengambilan keputusan. Koalisi untuk Buruh Sawit Indonesia akan terus mengawal penerapan standar etik perburuhan dan terus mendorong kesadaran global bagi terciptanya industri sawit yang transparan, imklusif dan mampu menjunjung tinggi HAM, termasuk hak-hak buruh kelapa sawit. (ME)

 

3 KOMENTAR

  1. Often the show tells about the plot of the Dark Lord in addition to Madame Satan and their goals
    regarding Sabrina.
    There are critical doubts that this story will be completed at the end of the second
    aspect. In the third season, people most likely be many new developments
    about both Sabrina’s recent and her magical possibilities.

  2. Michelle Rodriguez will return intended for Fast and Furious
    9
    She earnings but gives a condition into the franchise that women participate in typically the writing of the script with the
    new delivery.
    Michelle Rodriguez agreed to resume her position as Letty Ortiz within the ninth installment
    of the multimillionaire saga Fast and Furious, but simply after reaching an agreement together with Univeral Studios for a scriptwriter to join the production. “I were feeling that there was not enough female voice in the franchise, inches the actress said in the Future of Equality Summit occasion, organized by Bloomberg in London.

  3. / Michelle Rodriguez agreed to resume your
    ex role as Letty Ortiz in the ninth installment from the multimillionaire
    saga Fast and Furious, however only after reaching a contract
    with Univeral Studios for a scriptwriter to join the production. “I felt that there was not sufficient female voice in the operation, ” the actress mentioned during the Future of
    Equality Peak event, organized by Bloomberg in London.
    Fast & Furious 9 has not yet appointed a release date, yet production is expected to commence this year.
    Meanwhile, the first spinoff of the franchise: Hobbs and Shaw,
    with Dwayne Rutherson, Jason Statham and Idris Elba, will hit theaters on August 2, 2019.

Comments are closed.