Ketua Presidium IPW: Haram Hukumnya Jika Polisi Serta Merta Menolak Laporan Masyarakat

0
105

PEKANBARU, braind.id Pernyataan ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), setelah mengetahui tentang pengakuan Rosnetty (64) melaporkan dua orang wanita atas perbuatan tidak menyenangkan ke Polsek Bukit Raya.

“meminta Polresta Pekanbaru dan Polda Riau mencopot Kapolsek Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang telah menolak laporan masyarakat,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, kepada wartawan, melalui telepon seluler, Kamis (06/12/2018).

“Polri dibiayai masyarakat untuk menjadi pengayom, pelindung dan pelayan serta melakukan penegakan hukum di masyarakat. Sebab itu adalah
Sebuah kesalahan besar jika ada anggota polisi yg menolak laporan masyarakat, seperti yang dilakukan Kapolsek Bukit Raya,” terang Neta S Pane.

“Untuk itu, meminta Kapolresta Pekanbaru dan Kapolda Riau harus menegur dan mencopot Kapolsek ini dari jabatan. Perwira polisi seperti ini tidak pantas menjadi pimpinan kepolisian, apalagi di tingkat bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tandas Neta S Pane.

Neta S Pane menjelaskan, sikap yang ditunjukkan Kapolsek menolak laporan masyarakat akan membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan polisi.

Seharusnya, kata Neta, apapun laporan masyarakat harus diterima dulu oleh polisi. Kemudian dilakukan penyelidikan atau penilaian, apakah laporan itu layak dilanjutkan ke proses penyidikan atau tidak, atau cukup dimediasi untuk didamaikan.

“Ketika polisi sudah menganalisa dan membuat keputusan, pelapor dan terlapor harus dipanggil dan dijelaskan posisi hukum kasusnya, sehingga polisi memproses mediasinya. Inilah yang namanya tugas polisi sebagai pengayom masyarakat,” tegas Neta S Pane.

Neta S. Pane menegaskan kembali, “jadi haram hukumnya jika polisi serta Merta menolak laporan masyarakat karena polisi itu digaji masyarakat, Polisi yang tidak paham dengan hal ini, tentunya tidak pantas menjadi anggota Polri,” tutupnya. (Anhar Rosal).