Kenapa Jabatan Sekda di 13 Kabupaten dan Kota se-Papua Barat Rata-rata Bukan OAP

0
Ketua MRPB, Maxsi N. Ahoren//RED
MANOKWARI, braind.id – Dalam rangka mengimplementasi Undang-Undang Otsus di wilayah Provinsi Papua Barat. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Maxsi Nelson Ahoren menegaskan sekretaris daerah (Sekda) dan Jabatan-jabatan tertentu di Dinas-dinas yang mengelola dana Otsus di 13 Kabupaten dan Kota harus di duduki orang asli papua (OAP).
Pasalnya, sejak Provinsi Papua Barat berdiri sampai dengan terbentuknya 13 Kabupaten dan Kota yang menduduki jabatan-jabatan tertentu serta Sekda rata-rata bukan OAP.
“Itu kita harus berikan kepada orang asli papua tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena ada beberapa dinas yang mengelola dana Otsus seperti pendidikan dan kesehatan. Itu rata-rata orang luar yang mendominasi,”kata Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren kepada braind.id, diruang kerjanya, Senin (29/10/2018).
Namun, lanjut dia, hari ini yang terjadi di Provinsi Papua Barat hampir rata-rata dinas-dinas yang mengelola dana Otsus mulai dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi pejabatnya bukan orang asli Papua dan jauh dari yang harapkan dalam UU Otsus.
“Jadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh Bupati dan Walikota setempat. Bukan hanya kepala dinas, tetapi jabatan Sekda juga. Ini kan rata-rata semua bukan orang asli Papua,”ucapnya.
Dikemukakannya bahwa sebagai pimpinan lembaga kultur belum mengetahui sama sekali mengenai pertimbangan yang digunakan Bupati dan Walikota menempatkan Sekda non-Papua.
“Apakah mereka punya kemampuan apa. Sebenarnya hal-hal yang vital seperti ini itu harus diberikan kembali kepada OAP dan saya berharap suluruh bupati maupun walikota harus memahami hal itu, tidak bisa kita berikan ke orang. Tapi kita harus kerikan hak ini ke orang asli,”tegasnya.
Apalagi, kata dia, jabatan Sekda ini adalah jabatan penentu kebijakan anggaran diseluruh Kabupaten dan Kota. Kemudian, menyangkut dengan pelantikan jabatan-jabatan esalon II, II, dan IV, maka Sekda harus OAP supaya penempatan orang-orang di dinas-dinas yang berkaitan dengan penggunaan dana Otsus dapat dikelola langsung oleh OAP.
“Bupati tidak boleh menganggap OAP tidak mampu jadi Sekda dan jabatan lainnya. Saya berharap kepada teman-teman asli papua yang hari ini menjadi bupati harus memberikan peluang sebesar-besarnya kepada OAP untuk menduduki jabatan-jabatan yang sangat prisip seperti ini,”aku Maxsi Nelson Ahoren.
Ahoren mengutarakan bagaimana OAP maupun menjadi tuan di negeri sendiri dan mau mensejahterakan rakyatnya, jika tidak diberikan ruang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten sampai di tingkat provinsi.
“Bupati dan walikota termasuk gubernur juga harus berikan kepercayaan bagian OAP. Masa belum dicoba lagi sudah bilang mereka tidak mampu, ini kan namanya pembunuhan karakter,”imbuh Ahoren.
Ditambahkannya bahwa penyelenggaraan perintah di tingkat Kabupaten dan Kota tidak menggunakan UU Otsus, tapi menggunakan UU Nomor 23 tahun 2004.
“UU Otsus terkait penyelenggaran pemerintahan hanya laksanakan di tingkat provinsi. Jadi saya pikir harus ada langkah-langkah yang ambil oleh gubernur, karena pengelola dana Otsus sebagian besar di kabupaten dan kota,”pungkasnya. [RED/ONE]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here