Kejari Jaksel Terima Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan BBM jenis HSD di PT. PLN 2010

0
Kepala Pusat Penearangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Mukri,

JAKARTA, braind.id Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel) Terima Pelimpahan Tersangka NP Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan BBM Jenis High Speed Diesel di PT. PLN.

Diungkapkan Kepala Pusat Penearangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Mukri, dalam siaran pers Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. (17/07/2019)

“Kejari Jaksel, pada Selasa 16 Juli 2019 menerima penyerahan tersangka inisial NP dan barang bukti (tahap 2) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) di PT. PLN Tahun 2010 dari Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri (Dirtipidkor Bareskrim Polri),” terang Mukri.

“Selanjutnya dilakukan penelitian terhadap tersangka NP dan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” katanya.

Mukri menguraikan kronologi, Tersangka NP [Tenaga Ahli Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM (mantan Direktur Energi Primair PLN dan mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero)] disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dengan diterimanya tersangka dan barang bukti dari Penyidik Dirtipidkor Bareskrim Polri tersebut, Kepala Kejari Jaksel telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum yang beranggotakan 5 orang Jaksa untuk menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk disidangkan.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, berawal dari Tersangka NP sebagai mantan Direktur Energi Primair PLN dan mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero) selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan High Speed Diesel (HSD) di PLN tahun 2010

bersama dengan Honggo Wendratmo sebagai Direktur Utama PT. TPPI (dalam berkas tersendiri), dalam bulan Maret 2010 sampai dengan Nopember 2014 di kantor PT. PLN (Persero) jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatan

telah melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan intervensi, menganulir/mengubah keputusan Panitia dan melakukan pemeriksaan (due diligence) sendiri pada Tuban Konsorsium di Singapura,

sehingga memenangkan Tuban Konsorsium dan melakukan Kontrak Kerjasama dengan Tuban Konsorsium dalam pengadaan High Speed Diesel (HSD) di PLN Tahun 2010 yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Pengadaan,

bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN NO. Per-05/MDU/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BUMN,

Keputusan Direksi No. 80.K/DIR/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 188.745.051.310,72,-

“Penyidik telah melakukan Penyitaan barang bukti berupa uang yang nantinya akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 173.369.702.672,85,-” ungkap Mukri.

(edu/red)