Kasus UU ITE Nuril, Pengacara: Salinan Putusan Belum Kami Terima

21

MATARAM, braind.id – Tim kuasa hukum Baiq Nuril menyampaikan, berkas Peninjauan Kembali (PK) tidak bisa diajukan, dikatakan Advokat Joko Jumadi selaku kuasa hukum pada saat Konfrensi Pers, di gedung FH UNRAM, Selasa (20/11/2018).

Merujuk keterangan Kapuspenkum,  Kejagung mendesak tim kuasa hukum Baiq Nuril untuk segera mengajukan PK pada saat menyampaikan berita penundaan eksekusi Baiq Nuril Maknu senin 19 November 2018 yang sebelumnya Baiq Nuril divonis bersalah sesui keputusan MA ditingkat kasasi 26 September 2018,

tim advokasi mengatakan hal itu belum bisa dilakukan dikarena salinan putusan belum diterima.

“Bagaimana kami bisa menyusun PK kalau salinan putusan belum kami terima,” ungkap Joko Jumadi selaku tim advokasi.

Menurut Joko, PK bisa disusun berdasarkan salinan putusan MA yang isinya memuat alasan atau pertimbangan Nuril di vonis bersalah.

“Disalinan putusan kasasi itu ada pertimbangan dari majelis kasasi kenapa Nuril divonis bersalah,” tambah Joko.

Baiq Nuril Maknun yang juga hadir pada kesempatan tersebut, menyampaikan ucapan terimaksih kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah mendukungnya mencari keadilan.

“Saya cuma bisa bilang terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Beliau (Joko Widodo) yang telah mendukung saya untuk mendapat keadilan,” ujar Baiq Nuril

Di lokasi yang sama hadir juga salah satu anggota DPR RI, Rike Diah Pitaloka yang menjelaskan bahwa eksekusi baru bisa dilaksanakan jika salinan putusan diterima sesuai aturan KUHAP.

Mengenai kasus Baiq Nuril, anggota DPR RI ini berkomentar bahwa ini termasuk kekerasan terhadap perempuan, pelaku telah melanggar undang-undang ASN jika pelakunya adalah ASN.

Seperti diketahui, Kejagung Melalui Mukri berharap pihak terdakwa Nuril dapat memanfaatkan waktu penundaan eksekusi dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atau upaya hukum liar biasa ke Mahkamah Agung.

“Silahkan. Kalau bisa secepatnya agar kasus ini tidak berlarut-larut dan upaya hukum yang final dan ini peninjauan kembali adalah merupakan hak dari terdakwa,” terangnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri menegaskan terkait dengan perkembangan berita yang seolah-olah terdakwa Nuril sebagai korban pelecehan, padahal telah divonis dan berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung (MA), maka jaksa eksekutor akan menunda eksekusi yang bersangkutan.

Mukri pun kembali menegaskan, dengan penundaan eksekusi oleh jaksa eksekutor dari Kejari Mataram, diharapkan persepsi keadilan yang berkembang di ruang publik dapat terakomodir,

sehingga tidak lagi pendapat-pendapat yang memojokan jaksa atau pihak lain, “Makanya kita beri kesempatan, khususnya kasus ini,” ujar Mukri.

Kasus bermula, saat Nuril masih berstatus sebagai pegawai honorer di SMAN 7 Mataram. Saat bekerja Nuril kerap  menerima pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya. Nuril pun sempat merekam percakapan telepon dengan atasannya itu.

Lalu, Oleh MA, Nurul dinyatakan bersalah atas tindakan penyebaran rekaman bermuatan kesusilaan yang dilakukan atasannya dan dihukum 6 bulan penjara serta denda Rp.500 juta dalam putusan kasasi. (TYr/SKI-RK)

Comments are closed.