Kadis LHP Akui Pemerintah Belum Registrasi Tanah di Papua Barat

0
Suasana FGD terkait Registrasi Tanah//FEN
MAOKWARI, braind.id – Guna Meregistrasi Tanah Adat Masyarakat Papua. Dinas Linkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat menggelar Forum Diacusion Gruop (FGD) terkait Registrasi Tanah (Land Register), Jumat (2/11/2018)
FGD yang berlangsung di buka langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat, Edward Rumbino itu dihadiri para Praktisi, Akademisi, dan sejumlah Masyarakat Adat diantaranya mantan sekjen aliansi masyarakat adat nusantara (Aman) d Provinsi Papua Barat.
Kepala DLHP Papua Barat, Rudolf Rumbino menerangkan, berbicara Registrasi Tanah tentunya berhubungan erat dengan tanah adat masyarakat di Papua Barat. Selama ini registrasi tanah belum dilakukan oleh pemerintah, sehingga setiap pembangunan selalu terkendala dengan pengakuan masyarakat adat.
“Kami sangat akui bahwa hingga kini belum dilakukannya registrasi tanah. Sehingga diharapkan FGD ini merupakan awal pembahasan yang diharapkan bisa mendapatkan solusi. Karena kami juga baru mendapat tupoksi tentang pemetaan tanah adat di Papua Barat,”kata Rudolf Rumbino dalam sambutanya.
Menurutnya, harus dibangun pemahaman terkait pemetaan tanah yang ada di Papua Barat, dan dapat menjabarkan pesan gubernur bahwa tanah masyarakat adat itu jangan dijual.
“Semua pembangunan yang dilaksnakan di papua barat ini jelas dilakukan diatas tanah adat masyrakat. Nyatanya selama ini belum diinventarisi. Nah lewat FDG ini kita memulai. Meskipun DLHP juga baru punya tupoksi terkait pemetaan tanah tetapi segera kami tindaklanjuti,”ujarnya.
Sementara Staf Ahli Gubernur Bidang Pertanahan, Nikolas Wanenda mengatakan, Hak-hak perdata Hukum Tanah Adat masyarakat harus diregistrasikan.
Dia mengemukakan, kondisi terkini tentang pengusaan kepemilikan dan penggunaan tanah di Papua Barat. Sambungnya, catatan yang pernah disampaikan dalam beberapa kali pertemuan baik di tingkat pusat maupun daerah tekait dukungan dari lembaga negara atau pemerintah pusat terhadap hak-hak masyarakat.
Dirinya mengakui bahwa memang pemerintah mempunyai kepedulian melalui reformasi sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang tentang Otonomi Khusus (Otsus). Namun Otsus ini hanya dijalankan secara politik, tetapi dari sisi kepentingan masyarakat Papua belum terealisasi.
“Benar, lembaga di negara ini hanya berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing . kementrian kehutanan hanya sibuk mengurus hal yang menyangkut dengan kehutanan tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan hutan adat. Hal yang sama bagi kemetrian pertanahan, hanya mengurus tupoksi tanpa memperdulikan tanah adat masyaeakat,”ucap Nikolas Wanenda.
Maka untuk mereda penilaian buruk masyarakat kepada pemerintah, dirinya menyarakan harus ada pemetaan tanah adat serta hukum adat di Papua.
“Yang terjadi kita tidak pernah melihat hukum adat itu, karena belum di registrasi dan di formalkan,”tandasnya. [FEN/ONE]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here