Ini Sikap Dewan Adat Papua dan KA-ULMWP Terkait Peristiwa Nduga

0
DAP dan KA-ULMWP Usai Jumpers//RED
MANOKWARI, braind.id – Dewan Adat Papua (DAP) dan Komite Aksi United Liberation Movement for West Papua (KA-ULMWP) di wilayah III Doberai tak ingin ada operasi di Nduga, Provinsi Papua.
Pasalnya, apabila Nduga ditetapkan sebagai daerah operasi atau teroris seperti pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesi, maka sudah pasti akan ada warga sipil yang menjadi korban dan itu tidak boleh ada di atas Tanah Papua.
“Sebagai pimpinan DAP wilayah, saya mau menyampaikan kepada anak negeri Papua maupun siapa saja yang berbicara atas nama Nduga. Kita tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang memanasi atau kemudian mendeskripsikan peristiwa tersebut,”kata John Warijo, Ketua DAP wilayah III Doberay kepada wartawan, melakui jumpa pers yang digelar di Kantor DAP yang terletak di Jl. Taman Mahkam Pahlawan, Manokwari, Selasa (18/12/2018).
Tetapi, menurut Warijo, sebaiknya elemen negara atau sesama anak negeri Papua mari bersama-sama menjembatan proses ini secara baik, karena pernyataan Ketua DPR RI terkait peristiwa Nduga sangatlah disayangkan dan menyedihkan.
“Kami merasa sedih, karena ketika Nduga nanti ditetapkan sebagai daerah operasi atau teroris. Maka pasti ada warga sipil yang jatuh korban dan itu tidak boleh ada diatas negeri ini, karena persoalan ini sebenarnya siapa yang salah,”ujar Warijo.
Lanjut Warijo, Presiden Jokowi sejak tahun 2016 akhir telah memanggil tokoh-tokoh Papua termasuk Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) bapak Yan Christian Warinussy untuk menghadiri pertemuan tersebut yang berbicara tentang dialog sektoral Jakarta dan Papua.
“Saharusnya negara memaksa itu supaya tercipta, tetapi kenapa pemerintah tidak melakukan itu dan mengganti dengan program pembangunan. Padahal seharusnya dialog itu yang dijalankan, tapi karena ini tidak ada. Ya mungkin imbasnya seperti itu,”tuturnya.
Padahal, kata Warijo, beliau (Presiden-red) sudah memanggil tokoh-tokoh Papua ke Jakarta. Artinya, ada interval waktu untuk menyiapkan dialog itu, tetapi kenapa tidak disiapkan.
“LIPI sudah memberikan rekomendasi untuk dilakukan sebuah dialog untuk mencari tahu, kenapa permasalahan di tanah Papua tidak pernah terselesaikan atau habis,”ucap dia.
Kemudian, lewat berapa waktu kedepan pemerintah menurunkan program pembangunan jalan dan jembatan, sedangkan permasalahan yang diinginkan masyarakat untuk diselesaikan tidak dilaksanakan, karena memang masyarakat Papua ada sampaikan bahwa mereka tidak butuh pembangunan jalan dan jembatan. Tetapi yang dibutuhan adalah bagian pemerintah itu menjawab aspirasi yang menjadi permasalahan bagi mereka dan memang ini yang tidak dibicarakan.
“Pemerintah seharusnya melihat itu kembali, supaya masyarakat Papua ini tidak terjebak dengan kata teroris atau daerah operasi militer (DOM) yang kemudian akan dibahas nanti, kalau pun dibahas untuk menstikma kelompok TPN-OPM di Nduga. Seharusnya pernyatan lembaga negara tidak seperti itu, karena kalau bicara itu maka harus dibahas juga akar masalahnya. Bukan bahas masalahnya saja, tapi penyebabnya juga,”aku John Warijo.
Dirinya mencontohkan, orang Papua di zaman Pemerintahan Belanda menurut cerita orang tua tidak terjadi aksi-aksi seperti ini, dan yang ada hanya di zaman republik. Sehingga sebagai pimpinan DAP wilayah III, pihaknya melihat bahwa Pemerintah Rupublik Indonesia tidak serius menangani masalah Papua.
“Dia (Pemerintah RI-red) hanya membiarkan situasi itu dan merancang pembangunan ke Papua supaya rakyat Papua melupakan peristiwa-peristiwa masa lalu, padahal tidak. Sehingga dewan adat berpikir kita harus menyampaikan pesan bahwa ‘jangan bahas masalahnya, tapi bahas kenapa sampai mereka lakukan itu’ agar saudara-saudara kita masyarakat sipil di sana (Nduga-red) tidak terjebak dengan kata teroris dan KKSB,”tegasnya.
Maka, sekali lagi Warijo menegaskan DAP wilayah III Doberai menolak dengan tegas Nduga titetapkan sebagai daerah operasi militer, karena apabila ditetapkan maka semua akses akan ditutup.
“Padahal ini peristiwa kemanusiaan, kita sudah orang Papua ini kan mau merdeka. Tapi dihambat-hambat, jadi pasti orang merontak. Tapi bagaimana negara berkewajiban melindungi warganya dan bagaimana mekanisme yang baik, sehingga bisa duduk sama-sama dan bicara. Kalau diajang demokrasi, tapi ini kan tidak pernah terjadi pasca PEPERA,”imbuhnya.
Menurutnya, sejak PEPERA tahun 1969 sampai dengan saat ini tidak pernah duduk bersama-sama untuk berbicara masa depan orang Papua di Republik Indonesia.
“Orang Papua sekarang sudah mulai mengerti melalui membaca artikel-artikel sejarah Papua sampai yang terkahir dikeluarkan oleh PBB. Maka kita berharap bapak Presiden Jokowi ini kan hatinya lembut dan baik. Jadi bisa menyelesaikan masalah Papua, dan tidak saja harus membangun infratsruksi, tapi harus melihat persoalan lain,”harapnya.
Lebih jauh Warijo mengemukakan, menurut pandangan dewan adat seharusnya dialog sudah pernah terjadi di tahun 2000. Dimana, semua orang Papua datang dan minta merdeka.
“Seharusnya dialog yang bagus menurut artikel bahasa Indonesia, itu harus terjadi antara dua arah. Tapi dialog yang dilakukan tahun 2000 itu bukan dua arah, tapi itu penyampaikan aspirasi dan setelah itu pulang dan renungkan. Jadi dialog sampai sekarang itu belum terjadi, kalau dialog macam-macam itu ada. Tapi kalau dialog terkait dengan aspirasi masyarakat tentang papua merdeka belum pernah ada, baru negera menstikma-stikma masyarakat Papua,”bebernya.
Padahal ruang demokrasi sangat terbuka luas, artinya masyarakat mau merespon apa yang diinginkan negara dan mereka (masyarakat-red) ini adalah bagian dari warga negera Indonesia yang wajib mendapat ruang demokrasi untuk melakukan dialog dengan pemeritahnya.
“Yang dilakukan oleh tim seratus di tahun 2000-an itu bukan dialog, padahal waktu itu mereka (tim seratus-red) mau dialog.Tapi ternyata tidak, karena sudah dibaca oleh semua elemen negara bahwa seratus orang itu mau datang minta medeka. Jadi kalau pun dialog tetap aspirasi merdeka yang nanti disampaikan,”katanya.
Dikemukakan bahwa DAP adalah payung bagi Manusia Papua, maka apabuila dewan adat menyampaikan aspirasi atau pernyataan apapun itu selalu mengikuti mekanisme. Dimana, bagaimana menjaga dan melestarikan, untuk itu diharapkan kepada lembaga-lembaga lain di Tanah Papua agar memahami dan mengerti permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua.
Sementara Ketua Komite Aksi United Liberation Movement for West Papua (KA-ULMWP) wilayah Doberai, Wilson Wader juga menyatakan menolak rencana operasi yang akan dilakukan di Nduga, Papua.
“Saya pikir kita semua sudah ikuti, bagaiman juru bicara tpn-pb atau tpn-opm atau yang dikasi stikma kelompok yang melakukan penembakan di nduga itu sudah klir. Itu bagaiman beliau (jubir-red) mencoba untuk menjelaskan bagaimana pihaknya melakukan perlawanan,”kata Wilson Wader.
Menurutnya, Jubir tersebut menyampaikan bahwa pernah pihaknya mendeklarasikan untuk tidak membuka jalan trans maupun pembangunan model apapun, karena akan menyebabkan mereka terancam.
“Akhirnya hasil penyampaikan itu tidak ditanggapi sampai dengan terjadinya penembakan dan itu menurut jubir tpn-pb atau tpn-opm disana. Bagi saya sendiri berdasakan pernyataan dari jubir, maka benar sesuai dengan apa yang disampaikan jubir bahwa itu kelompok bersenjata yang melakukan penembakan. Maka kita tidak bisa pungkiri atau karang-karang cerita karena sudah klir dijelaskan oleh jubir,”ucap dia
Kemudian, dirinya mengatakan sangat kesal apabila Indonesia menanggapi persoalan tersebut dengan menurunkan kekuatan bersenjata, karena menurutnya persoalan timur lesta itu harus menjadi pengalaman pahit bagi Indonesia.
“Timur Lesta terlepas, itu karena TNI-Polri yang memberikan kemerdekaan, maka negara harus hati-hati dengan persoalan Papua. Ingat bahwa persoalan Papua ini bukan persoalan makan minum, bukan persoalan cari jabatan, dan lain-lain dan kami selaku aktivis murni untuk perjuangan Papua sudah seringkali mengingatkan dan menyuarakan bagian ini,”sebut Wader.
Dirinya mengingatkan bahwa ada sejumlah persoalan di masa lalu yang menciptakan luka di hati rakyat Papua sampai hari ini. Sehingga sebagian orang Papua banyak yang merespon pembangunan dengan tipe seperti ini.
“Ada yang kemudian menanggapi pembangunan yang diberikan pemerintah tawarkan dengan tipe orang seperti ini dan juga ada yang sama sekali menolak, karena ada sejumlah persoalan masalalu yang sampai hari ini hanya tinggal janji, tapi tidak pernah diselesaikan,”beber mantan tahanan politik (Tapol) Papua Merdeka ini.
Dirinya menegaskan, apabila nantinya ada operasi militer secara terbuka maupun tertutup, diharapkan agar tidak mengganggu kenyamanan dan ketirtiban masyarakat Papua di daerah yang dituju.
“Kalau mau kejar. Kejar oknum-oknumnya saja karena mereka diatas sudah nyatakan sikap berulangkali bahwa mereka siap untuk melakukan perlawanan. Tapi jangan susahkan rakyat diatas. Kami sangat tidak sepakat dengan perilaku negara seperti itu, dan sekali lagi saya menegaskan bahwa perilaku TNI dan Porli bisa membuat negara ini bubar, pengalamannya timur lesta,”pungkasnya. [RED/ONE]