Ini Apresiasi LP3BH Terkait Langkah KPK RI Pemeriksaan Bupati Pegaf

0
Yan Christian Warinussy//RED
MANOKWARI, braind.id – Menyikapi kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KRK RI). Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari angkat bicara.
Menurutnya, langkah KPK melakukan penegakan hukum dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Manokwari khususnya di Kabupatem Pegunungan Arfak (Pegaf), Provinsi Papua Barat.
Dimana, kata dia, penegakan hukum melalui langkah penindakan berbentuk tindakan penyidikan adalah salah satu bagian yang secara implisit diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomo r 31 Tahun 1999 dan juga secara khusus diatur dalam UU nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) RI.
“Dengan demikian maka KPK memang diberi kewenangan khusus yang luas untuk melakukan langkah hukum dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi yg meliputi penyelidikan, penyidikan hingga pra penuntutan dan penuntutan di depan pengadilan tipikor,”ujar Warinussy melalui pesan whatsAp yang diterima braind.id, belum lama ini.
Dikemukakannya, langkah hukum KPK dalam memeriksa Bupati dan Pimpinan DPRD maupun ASN di Kabupaten Pegaf dan kalangan investor di Provinsi Papua Barat sungguh menarik.
“Sebab ini cenderung melahirkan pertanyaaan umum. Ada apa dengan pengelolaan keuangan negara di Kabupaten baru pecahan Makokwari yang baru saja berpemerintahan sendiri tersebut? Saya menilai langkah KPK memeriksa Bupati dan Pimpinan DPRP serta sejumlah pejabat dan ASN di Kabupaten Pegaf tersebut,”aku Yan Christian Warinussy.
Berikutnya, dengan hasil pemeriksaan dan dokumen yang disita pasti KPK akan segera mengambil langkah hukum ke arah penetapan tersangka dalam waktu dekat.
“Kenapa saya berani berkata demikian? Karena di KPK sesuai SOP nya tidak ada penghentian penyidikan. Sehingga dalam waktu dekat pasti akan ada lanjutan pemeriksaan terhadap para pejabat dan pengusaha yang telah dimintai keterangannya di Mapolres Manokwari tersebut. Bisa jadi mereka akan dipanggil untuk memberi keterangan di Kantor KPK di Jalan Rasuna Said-Jakarta,”sebut dia.
Sejalan dengan komitmen Gubernur Papua Barat, dirinya menuturkan, belum lama ini mengenai “dukungan” atas proses hukum bagi para ASN yang terindikasi terlibat tindak pidana korupsi.
“Sebagai salah satu advokat atau pengacara gubernur papua barat saya mendukung langkah KPK untuk melakukan penindakan terhadap segenap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup pemerintah kabupaten dan kota dan juga provinsi papua barat,”pungkasnya. [RED/ONE]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here