Indonesia (Masih) Darurat Kekerasan Seksual, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

82

Jakarta – braind.id – Jaringan Advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Jaringan Advokasi #Gerak Bersama) mengadakan media briefing di Bakoel Kofie, Jakarta (24/11/2017). Sebagai narasumber  Bestha Inantsan Ashila  (MaPPI FHUI), Ahastari Nataliza seorang Psikolog dari Yayasan Pulih dan Oktarini Siregar (Direktur LBH APIK Jakarta).

Pada tanggal 25 November 2017 hingga 10 Desember 2017 dunia internasional memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HaKTP). Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan data kasus kekerasan terhadap rata-rata meningkat setiap tahunnya. Data kasus yang sebenarnya terjadi bisa jadi lebih besar dari angka tersebut karena adanya dark number.

Berdasarkan studi yang dilakukan MaPPI FHUI terhadap kasus-kasus kekerasan seksual selama bulan Agustus-Oktober 2017 berdasarkan laporan berita dari 5 media yang terverifikasi secara administrasi dan faktual, terdapat lebih dari 367 berita tentang kekerasan seksual yang mana 74,9% terjadi didalam negeri yaitu berjumah 275. Dalam laporan data akan difokuskan pada berita didalam negeri.

Bestha (MaPPI FHUI) Dalam pemaparannya mengatakan, dari laporan berita kasus kekerasan seksual 70,9% kasus dengan jumlah korban 1 orang dan 29,1% lainnya adalah kasus dengan korban lebih dari 1 dengan korban terbanyak adalah hingga 42 orang. Publikasi dengan identitas korban dengan menggunakan inisial nama atau nama samaran berjumlah 72%. Hal ini menunjukan media aware dengan tidak memberitakan dan publikasikan data korban. Kategori korban anak-anak mendominasi kasus kekerasan seksual selama 3 bulan terakhir yaitu sebanyak 86% laporan berita kasus anak dan 14% kasus dengan korban orang dewasa. Usia korban rata-rata 14 tahun dan paling banyak mengalami kekerasan seksual adalah usia 11-20 tahun dengan presentase 58,9% dan usia 1-10 tahun dengan jumlah presentase 29,5%. Jenis kelamin yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dengan jumlah kasus 83% anak perempuan dan 17% perempuan dewasa. Sedangkan untuk laki-laki 100% korban adalah anak-anak.

“Dalam kasus-kasus tersebut 87,3% kekerasan seksual di lakukan oleh satu orang pelaku, sementara 11,2%  kasus dilakukan oleh lebih dari 1 orang pelaku atau geng rape. Kategori pelaku dalam kasus kekerasan seksual di dominasi oleh 1 orang dewasa yaitu sebanyak 92% dan 6% berita kekerasan seksual pelakunya anak-anak,” lanjut Bestha.

“Jenis kekerasan seksual yang paling sering terjadi adalah perkosaan atau memaksa melakukan persetubuhan yaitu sebanyak 55%, sedangkan bentuk-bentuk lainnya adalah memaksa melakukan anal, oral seks, meraba, mencium, sodomi, pencabulan, pedofilia, eksploitasi seksual anak, pemaksaan prostitusi, mengirimkan gambar bernuansa seksual, dan bentuk-bentuk lainnya. Relasi antara korban dan pelaku 48,1% adalah orang yang dikenal korban seperti orangtua kandung, orangtua tiri, saudara, kerabat, pacar, teman atau rekan kerja, tetangga, guru, atasan dan 30,2% dilakukan oleh orang yang tidak dikenal,” kata Bestha.

Dari data yang dipaparkan MaPPI FHUI, sebanyak 367 berita tentang kekerasan seksual yang diliput 5 media besar di Indonesia, yang dikumpulkan hanya dalam jangka waktu 3 bulan menggambarkan betapa tingginya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Keadaan ini tidak mengalami perubahan bahkan sejak Indonesia dinyatakan “darurat Kekerasan Seksual” pada tahun 2016 yang dipicu dengan kasus kekerasan seksual disertai pembunuhan terhadap seorang anak di Bengkulu. saat ini tahun 2017, Indonesia dapat dikatakan “masih” dalam situasi Darurat Kekerasan Seksual.

Dalam siaran pers Jaringan Advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melihat, ketidakmampuan norma hukum pidana menjangkau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada di Indonesia, serta situasi dalam masyarakat yang masih patrikis dan menyalahkan korban semakin memperburuk situasi ini. Dalam KUHP masih menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual adalah masalah asusila dan bukan kejahatan kemanusiaan, bahkan pengaturannya sangat terbatas yaitu hanya pada perkosaan dan pencabulan. Selain itu, pengaturan yang ada selama ini belum mampu menjangkau bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan ketidakmampuan norma hukum ini menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual sulit sekali untuk diselesaikan sampai ranah hukum, bahkan selama ini korban tidak memperoleh perlindungan dan pemulihan, sementara pelakunya tidak dapat dijerat hukum.

Ahastari Nataliza seorang Psikolog dari Yayasan Pulih mengatakan, kekerasan seksual adalah Setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun tindakan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.

“Aspek penting dalam kekerasan seksual adalah aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan (consent) dari korban atau korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas inteligensi),” ujar Ahastari.

Menurut Ahastari, ada beberapa bentuk kekerasan seksual, antara lain: Intimidasi seksual, Pelecehan Seksual, Perkosaan, Kontrol Seksual, Prostitusi paksa, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan perkawinan, Perbudakan Seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Penyiksaan seksual, Praktik Tradisi Bernuansa Seksual, Pemaksaan Aborsi, Penghukuman tidak manusiawi, Pemaksaan kontrasepsi dan Eksploitasi seksual.

Oktarini Siregar (Direktur LBH APIK Jakarta) menyampaikan tentang perjalanan panjang pembahasan RUU Penghapusan Kekersan Seksual (RUU PKS) , RUU PKS menjawab kekurangan yang ada di KUHP dan beberapa kebijakan lain. Definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada fungsi dan/atau alat reproduksi atau anggota tubuh lainnya, dan/ atau seksualitas seseorang secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.  

Menurut Oktarini, lingkar kekerasan seksual terhadap korban kekerasan seksual terdiri dari: Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum seperti terihat dalam tabel berikut:

Oktarini menganggap RUU PKS kurang mendapat dukungan baik dari masyarkat, pemerintah dan DPR tidak konsisten. Dari 152 pasal yang diajukan DPR, pemerintah hanya menyetujui 55 pasal.

Banyaknya pasal-pasal krusial yang dihilangkan Pemerintah, dimana justru pasal-pasal ini yang mengisi kekosongan norma hukum di Indonesia yang belum menyeluruh melindungi perempuan korban. Untuk itu Jaringan Advokasiq RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Jaringan Advokasi #Gerak Bersama), menyatakan:

  1. Pemerintah dan aparat penegak hukum agar menaruh perhatian penuh pada kasus kekerasan seksual dan melakukan pembenahan dalam penangan kasus kekerasan.
  2. DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
  3. Menolak usulan Pemerintah yang hanya memasukkan 55 pasal dan meminta agar segera mengakomodasi usuran DPR RI atas 152 pasal.
  4. Melibatkan seluruh unsur masyarkat dari mulai keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial dan budaya, komunitas dalam penyusunan kebijakan dan upaya penghapusan kekerasan seksual. (ME)

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.