Gubernur dan DPR-PB Didesak Lahirkan Regulasi Perlindungan “Jati Diri” Orang Asli Papua

19
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy
Amanat riil tentang perlunya dibentuk regulasi setingkat perdasus mengenai perlidungan OAP dan hak-hak dasarnya sebagai masyarakat adat (Indigenous people) jelas-jelas disebutkan dalam amanat pasal 38 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) dan pasal 43 ayat (3) UU No.21 Tahun 2001 tersebut,”ujar Warinussy.

PUPUA BARAT, braind.id – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) bersama Gubernur Papua Barat dan jajarannya segera “lahirkan” regulasi berbentuk peraturan daerah khusus (perdasus) mengenai Perlindungan Jati Diri dan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP) dan Masyarakat Hukum Adat Papua di Provinsi Papua Barat.

Menurutnya, hal ini merupakan implementasi riil dari amanat pasal 1 huruf o, p, q, r, s, t, dan u serta pasal pasal 38 ayat (2) dan pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaiman dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomo Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang.

“Amanat riil tentang perlunya dibentuk regulasi setingkat perdasus mengenai perlidungan OAP dan hak-hak dasarnya sebagai masyarakat adat (Indigenous people) jelas-jelas disebutkan dalam amanat pasal 38 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) dan pasal 43 ayat (3) UU No.21 Tahun 2001 tersebut,”ujar Warinussy melalui press releasenya yang diterima, braind.id, Rabu (20/06/2018).

Maka, dirinya sebagai salah satu Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, memandang sudah saatnya pemerintah provinsi Papua Barat dan DPR PB nya segera menghasilkan perdasus mengenai perlindungan OAP dan hak-hak dasarnya, termasuk hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua Barat ini.

“Menurut saya hendaknya juga DPR PB dan Pepmrov PB dapat merujuk pula pada Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah yang sudah berlaku efektif dan menjadi dasar hukum bagi upaya perlindungan masyarakat hukum adat dan hak-haknya,”imbuhnya.

Rujukan lain terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Hal ini penting demi memberi proteksi hukum dan politik bagi masyarakat hukum adat yang terdiri dari mayoritas OAP dan hak-hak dasarnya juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013.

“Berkenaan dengan itu saya mengajak Pimpinan Dewan Adat Papua (DAP) dan elemen masyarakat hukum adat Papua di Provinsi Papua Barat bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah hukum dan politik yang penting sejak saat ini untuk mendesak “dilahirkannya” perdasus perlindungan OAP dan Masyarakat Hukum Adat Papua serta hak-hak dasarnya tersebut melalui DPR PB,”tandas Pembela HAM di Tanah Papua dan Pernah Meraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 di Montreal – Canada. [red/one]

Comments are closed.