GSBI Menilai Kehadiran BP Tangguh LNG Tak Bermanfaat Bagi Orang Asli Papua

31

PAPUA BARAT, braind.id – Menyikapi masalah perekrutan tenaga kerja semenjak berdirinya Investasi berskala Internasional yakni BP Tangguh LNG, di Kabupaten Teluk Bintuni, Provisi Papua Barat sampai dengan saat ini belum membawa dampak positif bagi orang asli Papua (OAP).

Demikian hal ini dikatakan Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Papua Barat, Johanes Akwan yang ditemui braind.id, diruang kerjanya, di Manokwari, Kamis (8/03/2018).

Dijelaskannya bahwa kehadiran Investasi berskala Intenasional ini diharapkan dapat mencipatakan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat asli Papua, namun faktanya masih banyak rekrutmen-rekrutmen tenaga kerja yang diambil dari luar Tanah Papua ke tempat dimana BP Tangguh tersebut beroperasi.

“Ini sangat berdampak pada tidak adanya atau minimnya keterlibatan OAP dalam pembangunan Tren Tiga itu. Nah, kami juga berharap bahwa pembangunan Tren Tiga ini harus bisa melibatkan pendudukan asli yang ada di tanah Papua Barat tanpa pengecualian,”katanya.

Menurutnya, untuk menjawab semuanya maka harus di hapus perbelakuan sertifikat keahlian bagi setiap pencari kerja (Pencaker) minimal 5 tahun harus di hapus, karena banyak anak-anak Papua yang selesai sekolah di Pertambangan dan Teknik tidak dapat diterima sebagai karyawan.

“Kemudian bicara tentang kerja-kerja kasar di dalam BP Tangguh, itu kan butuh keahlian. Masa cuci piring, pikul-pikul barang di dalam harus menggunakan sertifikasi keahlihan SKK Migas. Ingat bahwa Papua punya Otsus,”bebernya.

Namun, Akwan mengemukakan, faktanya sampai pada saat ini sudah di buka rekrutmennya itu, kemudian diserahkan kepada dinas ketega kerjaan (Disnaker) Kabupaten maupun Provinsi. Tetapi faknya masih ada pencaker yang masuk dari luar.

“Pernyataannya itu siapa yang tanda tangan kartu kuningnya dan pastinya ditanda tangani oleh disnaker. Maka supaya tidak ada isu kiring kepada investasi BP berkaitan dengan perdangangan manusia yang akan muncul sebagai isu nanti. Harapan saya secara atministrasi ini harus diberikan ruang kepada OAP,”ujarnya.

Apabila, kata dia, komitmen kehadiran BP Tangguh LNG untuk mensejahterakan OAP dan tenagaa kerja di Papua Barat maka peluang harus di buka seluas-luasnya.

“Nah, terkecuali peluang yang membutuhkan keahlian teknik dan memang yang dibutuhkan itu tidak ada di Papua Barat silahkan. Tapi ini kan skema seperti tahun sebelumnya dari pembangunan Tren Satu dan Tren Dua sampai dengan masuk Tren Tiga,”aku Johanes Akwan.

Namun, kata dia, apabila rekrutmen ketega kerjaan seperti yang dimaksudkan tidak dipriotaskan. Maka menurutnya, kehadiran BP Tangguh tersebut tidak memberikan manfaat bagi OAP.

“Tetapi menciptakan kemiskinan secara struktural diatas tanah ini, dimana Investasi Internasional ini ikut melanggengkan kekuasaan monopoli itu terjadi terus-menerus terhadap rakyat Papua hari ini diatas tanah Papua Barat,”sebutnya.

Maka untuk menyelesaikan persoalan ini, Johanes Akwan berharap untuk sementara ini harus ada Peraturan Gubernur (Pergub), dimana gubernur menginstruksikan melalui sebuah peratuan gubernur.

“Sehingga mengesampingkan catatan-catatan khusus yang minimal 5 tahun bekerja di perusahan yang sama, karena ada surat yag beredar di sekitar 62 Kampung. Tetapi sampai saat ini mereka masih menunggu kapan di panggil untuk bekerja, tetapi terus tenaga kerja di datangkan dari luar,”imbuhnya.

Disamping itu, Johanes Akwan juga berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat segera merealisasikan mandat gubernur terkait peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang rekrutmen tenaga kerja, tapi juga MRPB harus melihat ini sebagai persoalan.

“SKK Migas sebagai pemilik dan BP Tangguh sabagai kontraktor bagaimana berkoordinasikan dan mengatur dengan baik, karena saya yakni anak-anak Papua memiliki keahlihan,”tuturnya.

Oleh sebab itu, sebagai Ketua GSBI berharap bahwa rekrutmen tenaga kerja harus diperhatikan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan itu harus dibuka sebagaimana transparansinya.

“Jangan kemudian ada model-model osorsin yang kemudian tenaga kerja disuplai melalui calo-calo. Faktanya, kawan-kawan Serikat Pekerja Migas di Sorong menggerebek tenaga kerja yang di datangkan dari luar di sebuah penginapan di Sorong dan ini adalah cara-cara kontor dalam bisnis ketenaga kerja atau bisnis hitam,”katanya.

Maka, dirinya berharap kepada Disnaker Provinsi Papua Barat untuk dapat memastikan tidak terjadi bisnis gelap atau rekrutmen tenaga kerja pada LNG Tangguh.

“Saya juga mendorong kepada panel eksternal independen BP Tangguh untk segera melakukan audit tenaga kerja dan ini bagian dari hak asasi. Harus mengeluarkan sebuah rekomendasi untuk mendorong BP Tangguh untuk merubah rekrutmen tenaga kerja,”pintanya.

Kemudian, penal eksternal yang independen bertanggungjawab juga memberikan masukan dan mempublis secara terbuka tentang dampak daripada rekrutmen tenaga kerja. [fg]

Comments are closed.