FRI-WP dan AMP meminta Pemberian Hak Menentukan nasib Sendiri Bagi Rakyat dan Bangsa West Papua

0
394

Jakarta – braind.id – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Mengeluarkan pernyataan sikap terkait peristiwa penyanderaan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata terhadap warga sipil di Timika. Konferensi pers dilaksanakan di Kantor LBH Jakarta pada tanggal 14 November 2017.

Surya Anta selaku Humas dari FRI-WP mengatakan, “ Meningkatnya eskalasi konflik di Timika, West Papua, baru-baru ini tak bisa dilepaskan dari akar masalah keberadaan Freeport dan NKRI. Mengabaikan dan mengaburkan akar masalah tersebut, merupakan bentuk penyangkalan dan pembodohan publik atas fakta sejarah dan kondisi obyektif yang ada.”

“Freeport yang  telah beroperasi tiga tahun sebelum West Papua resmi menjadi bagian dari NKRI dalam PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada Agustus 1969 yang penuh tipu daya, kepalsuan dan ancaman, telah mengeruk kekayaan alam yang begitu besar dengan meninggalkan kemiskinan maupun kerusakan alam di tanah Papua selama 50 tahun lebih,” kata Suya didepan wartawan di LBH Jakarta (Selasa, 14 November 2017)

Dalam pernyataan sikap FRI-WP dan AMP menyebutkan, Grafik konflik di Timika baik itu konflik hubungan industrial (perburuhan) yang berakhir ricuh dua bulan lalu, dimana lima diantaranya masih ditangkap, kemudian konflik agraria, antara Freeport dengan pemilik Tanah Adat atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Konflik isu SARA yang “terpola” setiap kali ada mobilisasi massa menuntut Freeport, hingga yang terakhir adalah Perintah Operasi Militer Kodap III TPN-PB Timika dan Tembagapura yang bertujuan untuk menunjukan kepada publik Indonesia dan dunia Internasional bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan merebut kedaulatan Rakyat dan Bangsa West Papua dari kolonialisme Indonesia.

“Secara negatif Pemerintah beserta aparat Kepolisian dan Tentara merespon peningkatan eskalasi konflik ini dengan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) terhadap para Pejuang Pembebasan Papua Barat yang tergabung dalam TPN-PB,” Kata Surya Anta

Masih menurut Surya Anta ,”penggunaan kata “kriminal” bermakna merendahkan tujuan perjuangan mereka dan mengaburkan akar masalah di West Papua yang menjadi dasar perjuangan mereka. Penggunaan KKB bahkan lebih rendah dari penggunaan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) yang sebelumnya disematkan kepada GAM dan OPM.”

Surya Anta humas FRI-WP

“Tidak berhenti disitu, aparat militer dan kepolisian NKRI jelaskan menyebarkan hoax terhadap musuh politiknya, yakni TPN-PB, dengan menyebarkan berita bahwa TPN-PB melakukan pemerkosaan, pembunuhan terhadap warga, perampokan dan penyanderaan,” ujar Surya dakam konfrensi pers tersebut.

“Apabila kita menbaca bebrapa media yang melakukan interview terhadap juru bicara TPN-PB Kodap III Timika dan video kalrifikasi dari pihak TPN-PB maupun interview terhadap warga Banti dan Buruh Freeport jelas dinyatakan tidak ada penyanderaan dan pembunuhan terhadap warga dan buruh Freeport,” ujarnya lebih lanjut.

Dalam siaran persnya FRI-WP dan AMP mengatakan, meski secara fair TPN-PB dalam pernyataan sikap tertulisnya menegaskan agar perang tersebut tidak melibatkan sipil. Namun, intimidasi dan pengawasan intensif terhadap kehidupan sipil oleh militer dan polisi terjadi tidak hanya di tanah West Papua, bahkan terhadap mahasiswa-mahasiswa Papua di Jawa dan Sulawesi, seperti pertemuan Ipmapa di malang di datangi tentara, asrama Papua di Bandung di datangi polisi dan tentara, asrama mahasiswa Papua di Manado didatangi tentara dan polisi.

“Proses integrasi West Papua ke Indonesia sudah salah dari awal, bahkan sejak di deklarasikannya Operasi Militer Trikora (19 Desember 1961) yang berujung pada New York Agreement (1962), kemudian Pepera (1969) yang tidak sah, jujur, bebas dan adil,” Kata Surya Anta dihadapan wartawan.

“Menuntaskan persoalan konflik di West papua secara damai sesungguhnya ada ditangan Pemerintah Indonesia dan PBB. PPB turut bertanggung jawab terhadap hasil dari New York Agreement dan integrasi West Papua melalui PEPERA yang penuh kecurangan dan ancaman. Sementara, Pemerintah Indonesia yang menjalankan politik Kolonial hingga hari ini,” kata Frans Nawipa Humas dari AMP.

Menurut Frans Nawipa ,”Indonesia sebaiknya kembali kepada semangat dan nilai-nilai pendirian Negara bangsa (nation state) Indonesia itu sendiri, yakni anti kolonialisme dan anti imperialisme sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai bangsa yang besar (tak hanya secara kuantitas) kita harus mengakui kekeliruan masa lampau dan kejahatan-kejahatan para petinggi-petinggi Negara atas rakyat West Papua.”

Frans Nawipa humas AMP

Dalam pernyataan sikapnya FRI-WP dan AMP, hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa West Papua, menarik TNI/POLRI, menutup Freeport dan perusahaan-perusahaan internasional lainnya, pembebasan para tapol/Napol, membuka ruang demokrasi dan akses bagi jurnalis dan media internasional sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penentuan nasib sendiri.

“Sudah saatnya Indonesia berlaku secara dewasa dan legawa terhadap wilayah koloninya, mengikuti cara-cara demokratis Negara-negara yang bisa mempersiapkan referendumhingga dekolonisasi sebagai bentuk hak menentukan nasib sendiri  sebagaimana yang dilakukan, akan dan sudah dilakukan, misalnya: Amerika terhadap Puerto Rico, Perancis terhadap New kaledonia, Sudan terhadap Sudan Selatan maupun wilayah-wilayah yang masuk dalam daftar Dekolonisasi Komite 24 PBB,” ujar Surya Anta diakhir pembacaan pernyataan sikap Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). (Romadhan Reubun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here