Evaluasi Stakeholder, Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019

0

PALKALPINANG braind.id – Tindak lanjut dari MOU antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Komisi Informasi Indonesia (KIP) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berapa hari yang lain, terkait dalam pengawasan menjelang Pemilu 2019.

KIP dan KPAD Babel menjadi narasumber kegiatan rapat evaluasi dengan Stakeholder yang diselenggarakan oleh Bawaslu Babel, dengan tema yang “Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019”, yang diadakan di Bangka City hotel, Senin (15/10/2018).

Dalam penjelasannya, Ketua komisi Informasi provinsi KIP Babel Sugesti M.Pd.I mendorong kepada stakeholder pemilu, yakni Ormas, OKP, caleg DPRD Provinsi, dan DPD yg mencalonkan diri agar berperan aktif dalam setiap tahapan Pemilu 2019 dengan mengakses informasi yang disediakan oleh lembaga KPU maupun Bawaslu.

Lanjutnya, terkait dengan aturan dalam kepemiluan disarankan agar stakeholder langsung berkonsultasi kepada penyelenggara, sehingga tidak terjadi kesalahan dan melanggar ketentuan undang-undang pemilu pada saat melakukan kampanye.

Ditambahkan oleh ketua KIP Babel Sugesti agar para stakeholder terkait, melakukan keterbukaan informasi terhadap kepentingan penyelenggaraan pemilu, dan adanya sinergitas antara penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan stakeholder.

“keterbukaan informasi menjadi hal penting demi kelancaran pelaksanaan pemilu 2019, karena di lain pihak Komisi Informasi Provinsi Babel akan menerima laporan dari setiap orang atau lembaga jika mengalami persoalan dengan informasi tersebut dan menjadi sengketa informasi ” jelas Sugesti,

Lebih Lanjut Sugesti, subtansi dari tugas KIP sebenarnya adalah penanganan sengketa informasi jika informasi yang diminta oleh perorangan atau lembaga mendapat hambatan dan kendala.

Harapan KIP Babel kedepan dengan adanya MOU yg sudah ditanda tangani bersama Bawaslu dijalankan dengan sebaik-baiknya, terus dilakukan monitoring bersama dalam setiap tahapan, terutamanya pada tahapan tahapan kampanye, dan perhitungan suara.

Sementara, Ketua KPAD Babel Sapta Qodria Muafi, SH, dalam paparannya, menekankan anak dijauhkan dari setiap aktivitas yang bermuatan syarat politik, hal ini dikarenakan akan mengganggu tumbuh kembang dan mengabaikan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik.

“Anak sebagai peniru ulung yang baik yang bisa mendengar dan menyaksikan langsung situasi kampanye yang memungkinkan bisa menghambat tumbuh kembang anak,” kata Sapta.

Namun jika dipelaksananya seorang anak balita yang tidak dapat dipisahkan oleh orang tua, diharapkan orang tua dan pihak penyelenggara dan peserta pemilu dapat hadir di kegiatan kampanye yang ramah anak.

Sapta juga menekankan agar badan pengawas pemilu dari pusat hingga daerah dapat bertindak tegas sesuai peraturan terhadap peserta kampanye yang melibatkan anak dalam aktivitas kampanyenya.

“Diharapkan proses demokrasi ini bisa memberikan contoh-contoh baik berdemokrasi termasuk dalam kampanye yang ramah bagi anak, sehingga anak bisa terjaga tumbuh dan kembangnya secara baik ” Tegas Ketua KPAD Babel Sapta. (Ary/PRC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here