Dugaan Korupsi Pengadaan Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan, 4 Saksi Diperiksa

0

JAKARTA, braind.id Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan (Penyediaan Obat Aids dan PMS) Tahap II pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2016.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Mukri, melalui keterangan tertulis di Jakarta.

Mukri menjelaskan, Pada hari ini Selasa, 13 Agustus 2019, Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang Saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan (penyediaan obat untuk penyakit Aids dan PMS) tahap II pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2016.

Adapun 4 (empat) orang Saksi yang diperiksa, yakni: 1. Breni Setyoko, S.Farm.,Apt [Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang (obat & vaksin) Kemenkes RI] diperiksa terkait dengan serah terima barang obat Aids dan PMS dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Kementerian Kesehatan RI.

2. Dina Cahyanita, S.Farm.,Apt [Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang (obat & vaksin) Kemenkes RI] diperiksa terkait dengan serah terima barang obat Aids dan PMS dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Kementerian Kesehatan RI.

3. D.P. Yettyningsih, S.Si.,Apt [Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang (obat & vaksin) Kemenkes RI] diperiksa terkait dengan serah terima barang obat Aids dan PMS dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Kementerian Kesehatan RI.

4. Suzie Rengganis, AmF [Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang (obat & vaksin) Kemenkes RI] diperiksa terkait dengan serah terima barang obat Aids dan PMS dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Kementerian Kesehatan RI.

Lalu Mukri menguraikan, Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, dimana pada Tahun 2016 Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan dana yang bersumber dari APBN telah melaksanakan pengadaan Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan (penyediaan obat untuk penyakit AIDS dan PMS) Tahap II (tahap dua)

dan selaku penyedia barang yaitu, PT. Indofarma Global Medika dengan nilai kontrak sebesar Rp. 85.197.750.000,-. Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan mekanisme pelelangan umum,

“kemudian dalam pelaksanaan pengadaan obat AIDS dan PMS tersebut diduga terjadi penyimpangan dengan tidak mempedomani Peraturan-Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” ungkap Mukri.

(edo/red)