Direktur LPI Bahas Gejolak Pemilu 2019

0

JAKARTA, braind.id Kelompok masyarakat, dengan beragam isu dan sebabnya, yang mengambil bentuk dalam rupa identitas kelompok.

Energi dasar dari politik identitas ini adalah kebencian terhadap praktek terbuka yang dinilai tidak adil atau tidak selaras dengan idealisme kelompok.

Hal itu dikatakan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, pada Sabtu (11/05/2019), saat acara Gejolak Pemilu 2019: Problem Demokrasi Elektoral Atau Sekedar Mainan Bandar Politik?.

Di Ammarin Restaurant, Plaza Sentral GF, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Karet Semanggi, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Jakarta Selatan.

“Dalam hal tertentu barangkali membentuk jiwa kolektif masyarakat-kelompok masyarakat yang merasakan adanya persoalan dalam penataan hidup bersama entah sebagai negara atau sebagai satu tatanan dunia (Weltordnung),” katanya.

“Kita bisa mengerti kenapa orang Papua mengamuk ketika tambang emas Freeport yang dikeruk dari perut bumi tanah kelahirannya mengalir keluar dan, ironinya, masih menyisakan derita kemiskinan structural untuk masyarakat lokal,” ujarnya.

Lanjut Boni menjelaskan, Kita juga, mengerti kenapa dulu di tahun 1998, masyarakat mengamuk, marah, bangun dari tidur panjang apolitisme dan bergabung dengan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menurunkan rejim 32 tahun.

Ada perasaan ketidakadilan dan ketertindasan yang menjalar ke hati setiap orang dalam satu komunitas Negara-bangsa.

perubahan lahir dari kebencian itu, artinya kebencian berjemaah adalah hal yang layak di terima atau setidaknya secara moral dapat di justifikasi. Dalam hal ini kita perlu hati-hati membuat kesimpulan.

Dalam diskusi ini, saya ingin mengajak Anda membahas situasi terkini yaitu menguatnya gejolak perlawanan terhadap proses perhitungan suara hasil pemilu oleh KPU dengan asumsi menuduh yang di bangun dengan sengaja, tanpa dasar empiric dan legal yang kuat, bahwa ada kecurangan dalam pilpres 2019.

Para tokoh ini secara berjemaah menyerukan dan membangun secara persisten narasi kecurangan supaya dapat di terima sebagai “kebenaran”, dalam masyarakat post-truth, kebenaran memang menjadi tidak hanya relative tetapi terutama subyektif.

Tetapi masalah kita tidak terletak di situ, masalahnya adalah apakah narasi kecurangan yang di bangun ini lahir dari kondisi yang benar curang dan dimaksudkan untuk tujuan yang baik untuk sebagian terbesar rakyat Indonesia.

Ada dua masalah besar yang turut membentuk watak demokratisasi Indonesia sesudah 1998, kalau dilihat dari dua dimensi saja yaitu dimensi elitist dan dimensi masyarakat sipil adalah bisnis politik dan kebangkitan politik identitas dalam pengertian terendah dalam kaitannya dengan radikalisme religious.

Ketika Suharto hendak tumbang pada 21 Mei 1998 dan setalah Habibie meneruskan posisinya (1998-1999), kekerasan menjadi bagian dari bisnis politik.

Sementara, Pam Swakarsa yang merupakan laskar paramiliter, atau laskar sipil yang di persenjatai, bentukan tentara dan polisi pada era itu adalah contoh paling jelas.

“Mayjen Kivlan Zen salah satu orang paling bertanggung jawab dalam pengorganisasian organ para militer ini yang memicu kekerasan berdarah Negara,” pungkasnya. (dade)