Dipenghujung Otonomi Khusus, Hak Politik Orang Asli Papua di Pileg 2019 Harus Dihormati

0

PAPUA BARAT, braind.id – Dalam rangka memberikan penghormatan dan pemberdayaan di bidang politik terhadap orang asli Papua (OAP) di penghujung Otonomi Khusus (Otsus). Dewan Adat Papua dan LP3BH Manokwari menggelar Focus Gruop Discusion (FGD), di Kantor LP3BH Manokwari, Papua Barat.

Kagiatan FGD yang dilaksanakan, Selasa (13/03/2018) sekitar pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT itu dihadiri Ketua MRPB, Perwakilan DPR Fraksi Otsus, Ketua Dewan Adat Raja Ampat, sejumlah Advokad, dan Perwakilan Ombusdman Papua Barat.

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxi Nelson Ahoren mengatakan, pihaknya akan mendorong agar partai politik memprioritaskan orang asli Papua untuk menduduki Parlemen, baik DPR RI, maupun DPR Provinsi dan Kabupaten.

“Kami MRP akan menyurati Partai Politik agar mempriotitaskan Orang Asli Papua” ungkap Ahoren saat mengemukakan pandangannya, Selasa (13/3).

Senada dengan itu, Anggota DPR PB Faksi Otonomi Khusus, Frida Klasin mengatakan pihaknya akan mengupayakan agar didorong perda untuk mengakomodir hak-hak orang Papua dalam Partai Politik.

Selain itu, dr. Rosalin Rumaseu, M.Kes berharap agar 30 persen dari Kursi Perempuan di Partai Politik itu harus benar-benar terealisasi jangan hanya tameng saja.

” Kusrsi 30 Persen Perempuan Papua di partai Politik harua diwujudkan, dan harus memprioritaskan perepuan Papua untuk mendudukinya, sesuai amanat Otsus” Tuturnya

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Raja Ampat, Paulus Mayor mengutarakan tujuan pelaksanaan FGD ini didimaksudkan agar segera didorong Perdasi dan Perdasus tentang Keberpihakan orang asli Papua dalam Dunia Politik.

” FGD ini, kita gelar sebagai lanjutan dari FGD sebelumnya sebagai proses penjaringan aspirasi untuk mendorong ke DPR PB dan Pemerintah untuk dibuatnya Perdasi dan Perdasus yang memberikan Keberpihakan terhadap hak-hak Orang asli Papua dalam Bidang Politik sesuai dengan amant otsus”.

“DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten dan Kota harus mempriotaskan orang asli Papua, minimal 80 persen per 20 persen”katanya.

Semnetara, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinuusy juga mengatakan, di dalam konsideran menimbang huruf j dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsis Bagi Provinsi Papua, disebutkan bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

Berkenaan dengan itu di dalam pasal 1 huruf t, dari Undang Undang Otsusu tersebut dinyatakan Orang Asli Papua (OAP) adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua (juga Papua Barat berdasarkan UU No.35 Tahun 2008) dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Menurutnya, pengertian yang terkandung dari isi konsideran maupun pasal 1 huruf t diatas jelas berarti bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar OAP termasuk dalam sektor politik untuk menduduki kursi-kursi anggota legislatif adalah sah, mutlak, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan harus dihormati serta diberikan kepada mereka OAP itu sendiri.

Maka, labjutnya, dengan demikian saudara-saudara non asli Papua sejalan dengan amanat undang undang otsus Papua sebagai implementasi dari azas lex specialis de rogat legi lex generali (aturan hukum khusus dapat mengesampingkan aturan hukum umum).

Seharusnya dalam konteks seleksi bakal calon anggota legislatif saat ini di setiap partai-partai politik (parpol) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta di DPR dan DPD di Jakarta pun, seharusnya OAP dihormat dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk meraih kursi-kursi terhormat tersebut sebagai wujud dari adanya keberpihakan dan pemberdayaan hak-hak dasar mereka sebagaimana dijamin dalam amanat pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) dari Undang Undang Dasar 1945.

“Menurut sayabseharusnya saudara-saudara orang non Papua yang seringkali dalam bahasa lokal di Papua disebut sebagai amber (bahasa Biak) atau mbrey (bahasa Hatam) merasa malu dan tahu diri untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi OAP sebagai penguasa bumi di Tanah Papua untuk memperoleh hak politiknya di negara Indonesia yang bersimbol Bhinneka Tunggal Ika tersebut sejak sekarang ini,”sebutnya.

Kemudian, kata dia, ingat bahwa ini bukan diskriminasi tetapi afirmasi (keberpihakan) sesuai amanat undang undang otsus sebagaimana tersirat di dalam konsideran menimbang huruf f dan huruf g yang jelas-jelas mengandung adanya pengakuan negara tentang belum terpenuhinya rasa keadilan, kesejahteraan, serta penegakan hukum dan penghormatan HAM di Tanah Papua sepanjang negeri kami ini dan kami Orang Asli Papua (OAP) menjadi bagian integral dari negara dan bangsa Indonesia sejak tahun 1969.

“Sehingga adalah hak OAP untuk dihormati dan diberi kesempatan yang pertama dan utama untuk dicalonkan hingga dipilih dan diangkat secara resmi dan sah menurut hukum oleh semua saja penduduk di Tanah Papua menjadi anggota legislatif di tanah leluhurnya dan di pusat Negara Republik Indonesia tanpa syarat dan gugatan apapun demi tegaknya hukum dan stabilitas politik di Bumi Cenderawasih tercinta ini,”imbuhnya.

Oleh sebab itu, Warinussy menyampaikan, berkenaan dengan itu, maka adalah tepat dan proporsional secara hukum jika Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dan Papua Barat dapat mengambil langkah politik dan hukum demi melindungi hak-hak dasar OAP dalam konteks keberpihakan dan pemberdayaan nya di bidang politik tersebut sejak sekarang ini. [fg]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here