Dinilai Gagal Berdayakan Orang Asli Papua, Gubernur Didesak Ganti Sekretaris KPU Papua Barat

0
Sekjend AMPP, Hugo Asrouw

MANOKWARI, braind.id – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua (AMPP) di Papua Barat, Hugo Asrouw mendesak Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat, diganti dengan orang asli Papua (OAP).

Pasalnya, sudah 10 tahun kursi sekretaris KPU di duduki oleh orang pendatang yakni Tamrin Payapo dan itu waktu yang cukup lama.

“Tapi, jujur saja bahwa beliau (Tambrin Payapo) ini gagal untuk memberdayakan OAP. Padahal beliau menjabat sangat lama sebagai sekretaris KPU,”kata Hugo Asrouw yang ditemui braind.id, di Manokwari, Jumat (4/05/2018).

Menurutnya, kegagalan sekretaris KPU Papua Barat memberdayakan OAP bisa dilihat dari bagaimana keterwakilan OAP di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari tingkat kabupaten, provinsi sampai dengan pusat hamper mayoritas bukan OAP.

“Yang menjadi pertanyaan, dimana keberpihakan Tambrin Payapo terhadap orang asli papua. Padahal sekretaris KPU Provinsi ini kan punya kewenangan, bukan hanya melaksanaka tahapan-tahapan yang berdasarkan UUD KPU atau PKPU,”sebut Hugo.

Namun, Hugo menuturkan, beliua (Tambrin Payapo) harus tahu diri bahwa dia (Tambrin Payapo) jadi sekretsris KPU di daerah kekhususan dan undang-undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) ini adalah UU politik.

“Yang seharus beliau juga harus ikut bersama-sama dengan orang papua bertanggungjawab mengawal pelaksanaan undang-undang Otsus di tanah Papua. Misalnya kalau Aceh itu bisa ada komisi indepeden pemilu (KIP), kenapa di Papua tidak bisa,”katanya.

Padahal, menurutnya Aceh dan Papua itu sama yaitu mendapat undang-undang Otsus, karena politik dan bagaimana sekretaris KPU bisa memperjuangkan hal tersebut.

“Ada disitu bagian hukum yang seharusnya melakukan kajian-kajian dengan ini. Dimana menyusun sebuah regulasi yang merupakan inisiatif dari kpu provinsi untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari komisioner dan selanjutnya itu diperjuangkan,”bebernya.

Tetapi, lanjutnya, apabila beliau (sekretaris KPU) merasa tidak mampu, bisa mengundang lembaga-lembaga lain untuk bersama-sama memperjuangkan hal itu, karena ini adalah bagian yang paling mendasar dalam memberdayakan OAP di bidang politik.

“Ini kan harus diperjuangkan dalam rangka Otsus yang intinya juga mengamankan kepentingan NKRI di Tanah Papua. Otsus situ hadir untuk menjawab tuntutan Papua Merdeka,”tuturnya.

Oleh sebab itu, dirinya berharap Gubernur Dominggus Mandacan harus berdiri sebagai pejabat tertinggi di Provinsi Papua Barat dapat mengambil keputusan secara tegas untuk melakukan pergantian sekretaris KPU Papua Barat pada saat pelantik esalon dua dalam waktu dekat. [fg]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here